Pimpinan Komisi VIII DPR Beri 5 Catatan Terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memberikan catatan penting dalam pelaksanaan ibadah Haji 2023.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena Pemerintah Arab Saudi yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," jelas Ace Hasan.
Otoritas Haji Indonesia Ajukan Nota Protes
Ribuan jemaah haji dari sejumlah embarkasi di Indonesia, sepanjang Rabu (28/6/2023) pagi hingga sore, terjebak di lokasi mabit Musdalifah, antara Arafah dan Mina.
Mereka terkena efek langsung "Jebakan Mashariq Muzdalifah" dari akumulasi kemacetan lalu lintas, layanan akomodasi, konsumsi, di kawasan Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), dan deploy transportasi bus jamaah dari Musdalifah ke Mina.
Hingga Kamis (29/6/2023) siang, jamaah terjebak sudah bersitirahat di tenda-tenda maktab Mina.
Bahkan sebagian besar sudah menunaikan ibadah wajib haji, melontar kerikil di Jamarat Aqobah, Mina.
Atas nama otoritas haji Indonesia di Arab Saudi, Dirjen Haji Kemenag, Prof Dr Hilman Latief PhD, juga telah melayangkan nota protes ke Mashariq, jasa perusahaan layanan jemaah selama di Armuzna.
Rangkaian protes juga ditembuskan lisan ke sejawatnya kementerian haji Arab di Jeddah dan Riyadh.
"Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," kata Hilman, yang juga Pejabat Penanggungjawab Operasi Misi Haji Indonesia di Arab Saudi, PPIH.
Protes ke Mashariq Armuzna memang layak dilayangkan otoritas haji Indonesia.
Perusahaan ini adalah pemenang kontrak "Armuzna full hajj service" untuk jamaah Asia Tenggara, termasuk 219 ribu jamaah Indonesia.
Mulai dari layanan angkutan, semua fasilitas tenda, dapur katering, layanan pemandu tur jamarat, layanan sanitasi, keamanan, hingga kebersihan area di 70 maktab.
Mutu layanan ini akan jadi catatan khusus PPIH Indonesia untuk layanan haji lanjutan di Armuzna, dan tahun-tahun berikut.
Untuk mengumpulkan bukti-bukti mutu layanan struktur PPIH, mulai dari level kloter, sektor, satuan gugus tugas di 70 maktab, tengah mengumpulkan bukti tertulis, terkonfirmasi dan terdokumentasi untuk jadi bahan evaluasi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.