Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MADINAH - Musim Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi tantangan yang cukup berat bagi banyak negara, termasuk Indonesia, khususnya para Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Hal itu karena tahun ini merupakan kali pertama penyelenggaraan ibadah Haji dengan kuota normal, setelah pandemi virus corona (Covid-19) mereda.

Sebelumnya, pelaksanaan ibadah Haji dengan kuota normal kali terakhir berlangsung pada 2019.

Baca juga: Istri Menteri Agama Sapa Jemaah Haji Lansia yang Sakit di Kantor Sektor 7 Makkah

Lalu dua tahun setelahnya, dunia pun dilanda pandemi yang mendorong banyak negara termasuk Indonesia, tidak mengirimkan jemaah Haji.

Kemudian pada 2022, ibadah Haji digelar dengan kurang dari setengah kuota normal dan masih dalam suasana pandemi.

Saat itu, Indonesia memperoleh kuota 100.050 jemaah atau 47 persen.

Baca juga: Pelayanan Ibadah Haji Kurang Optimal, Ketua DPD Minta Pemerintah Evaluasi Secara Menyeluruh

Dampaknya, semakin banyaknya jemaah yang tertunda keberangkatannya bahkan tidak sedikit dari mereka merupakan jemaah lanjut usia (lansia).

Anggota Amirul Hajj perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Sundoyo mengatakan bahwa para jemaah haji wajib memperoleh layanan kesehatan.

"Sesuai dengan amanat UU (Undang-undang) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), jemaah Haji Indonesia perlu mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Sundoyo di Madinah, Selasa (4/7/2023).

Kementerian Kesehatan pada penyelenggaraan Haji 2023, telah merekrut 2.113 tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi jemaah.

Mereka terdiri dari tenaga dokter, termasuk dokter spesialis dan perawat.

Baca juga: Menag: Jemaah Haji Tahun Ini Dapat 10 Liter Air Zamzam, Dibagi di Debarkasi

Ada pula Tenaga Promosi Kesehatan, tugasnya adalah memberikan pelayanan di luar gedung melalui upaya edukasi dan imbauan agar jemaah menjaga kesehatan dengan banyak minum dan makan makanan yang sehat.

"Kami juga siapkan pelayanan kesehatan di kloter, sektor dan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), baik Makkah maupun Madinah. Disiapkan juga, pelayanan kesehatan pada Pos Kesehatan Arafah dan Pos Kesehatan Mina," jelas Sundoyo.

Sundoyo pun memastikan bahwa jika ada jemaah yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di KKHI karena peralatan kesehatan yang terbatas, maka mereka dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Arab Saudi.

Lalu selama menjalani perawatan di RS Arab Saudi, para jemaah ini tentu akan didampingi oleh tenaga kesehatan Indonesia.

"Hal ini untuk memudahkan komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan RS Arab Saudi," tegas Sundoyo.

Layanan kesehatan yang disiapkan Kemenkes, kata dia turut didukung obat-obatan dan alat kesehatan.

Kemenkes pun terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan jemaah mendapatkan hak akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik.

"Penanganan kesehatan menjadi bagian dari usaha menjaga kesehatan jemaah," pungkas Sundoyo.

Dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, lebih 61.000 lansia dari 209.782 jemaah Haji yang tiba di Arab Saudi tahun ini.

Ini merupakan angka lansia terbesar dalam 10 tahun terakhir penyelenggaraan ibadah Haji.

Pada 2014, jumlah jemaah Haji lansia berada pada angka 22.022, lalu meningkat menjadi 23.928 pada 2015, 25.471 pada 2016 dan 33.732 pada 2017.

Angka ini sempat turun menjadi 32.499 pada 2018, lalu kembali naik pada 2019 yakni 39.659 jemaah lansia.

Jika melihat data ini, lonjakan lansia hampir mencapai 100 persen pada 2023.