Dalam beberapa waktu belakangan ini, ada beberapa Pansus yang kemudian tidak jelas ending-nya. Contohnya, kata dia, Pansus soal tenaga kerja asing yang menguap begitu saja.

Lalu, ada Pansus soal kecurangan pemilu yang tidak jelas terealisasi atau tidak.

"Jadi, dari segi teori boleh-boleh saja DPR membuat Pansus, tapi lebih baik dilihat dulu urgensinya, menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak.

“Kalau memang pertimbangannya itu (urgensi), kasus judi online itu lebih urgen,” kata Mustholih.