Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggota Komisi VIII DPR RI: Indonesia Butuh Juru Tawar Atasi Persoalan Haji

Keberadaan juru tawar atau negosiator sangat krusial dalam rangka memuluskan penyelenggaraan haji bagi jemaah asal Republik Indonesia.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Anggota Komisi VIII DPR RI: Indonesia Butuh Juru Tawar Atasi Persoalan Haji
freepik
Ilustrasi ibadah haji 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan juru tawar atau negosiator sangat krusial dalam rangka memuluskan penyelenggaraan haji bagi jemaah asal Republik Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq menilai dari tahun ke tahun haji permasalahan yang selalu muncul selalu sama yakni terkait vendor sarana dan prasarana.

Baca juga: Cerita Tantri Kotak dan Arda Naaff Nyasar Saat Pergi Haji, Banyak Belajar dari Sikap Jemaah

Indonesia masih kurang dalam hal tawar menawar dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.

"Saya orang yang mendukung penyelenggaraan haji ini harus tetap pemerintah tetapi pemerintah pun harus terus belajar bagaimana mengelola, pengelolaan ibadah haji ini sebagai etalase terdepan di tengah masyarakat," kata Maman dalam podcast dengan Tribun Network dikutip Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, Arab Saudi sangat menghargai orang yang mampu untuk melakukan tawar-menawar sampai menemukan harga saling ridho, saling rela.

"Pertanyaannya kita memiliki tidak orang yang mampu, orang juru tawar, lalu dia bisa menentukan spek-spek barang-barang yang ditawarkan, dan itu akan dihargai," urainya.

Sehingga jangan sampai pihak Indonesia menuduh vendor-vendor Arab Saudi.

Berita Rekomendasi

Sebab bisa saja mukimin atau orang di dalam Kementerian Agama yang sebenarnya menikmati.

"Jadi saya rasa, mari kita kembali penyelenggaran haji ini berangkat dari sampai sejauh mana kita memiliki orang-orang yang profesional, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa menempatkan penyelenggaran haji ini sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada rakyat Indonesia yang menjadi jemaah haji," paparnya.

Berikut petikan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Maman Imanul Haq:

Ada satu informasi yang menyebutkan bahwa para vendor-vendor itu terafiliasi dengan keluarga kerajaan, maka ada satu bargaining kuat ketika kita terlalu menekan mereka nanti akan mempengaruhi proses penyediaan kuota. Apakah benar seperti itu Pak Kyai?

Gini, ada benarnya ada tidaknya, seperti itu. Kita ngomong yang tidaknya dulu, yang tidaknya kita jangan takut. Indonesia ini adalah negara dengan kuota terbanyak yang diberikan. Dan Arab Saudi punya kepentingan dengan jamaah Indonesia. Kenapa? Satu, yang terbanyak kuotanya.

Yang kedua, dia memiliki karakter yang toleran, ramah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, suka belanja. Bagaimana di bawah pangeran Muhammad Bin Salman MBS ini, betul-betul semuanya dihitung bagaimana caranya devisa itu masuk menambah pundi-pundi Kerajaan Arab Saudi. Jadi untuk persoalan itu, sebenarnya jangan takut kita dikurangi kuota.

Justru yang kita pertanyakan, jangan-jangan Arab Saudi kalau ngasih kuota banyak pun kita tidak sanggup untuk mengelolanya. Makanya itu yang dipertanyakan. Saya, termasuk orang yang tetap penyelenggaran haji ini harus pemerintah.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas