Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggota Komisi VIII DPR RI: Indonesia Butuh Juru Tawar Atasi Persoalan Haji

Keberadaan juru tawar atau negosiator sangat krusial dalam rangka memuluskan penyelenggaraan haji bagi jemaah asal Republik Indonesia.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Anggota Komisi VIII DPR RI: Indonesia Butuh Juru Tawar Atasi Persoalan Haji
freepik
Ilustrasi ibadah haji 

Pak Kyai, satu di antara masalah yang muncul pada penyelenggaran haji 2024 adalah soal visa. Bahkan ada Ketua DPRD di Rembang sampai sekarang tidak pulang. Bisa diceritakan sebetulnya apa masalah di visa ini?

Visa itu kan hak prerogatif yang dimiliki oleh Arab Saudi lewat Kementerian Luar Negerinya, lalu mereka membuat bahwa visa untuk haji itu, itu namanya visa haji.

Ada juga yang pemberian namanya mujamalah, hadiah lah mereka.

Lalu ada orang-orang yang mencoba memang tidak bisa dipungkiri ya, keinginan kita untuk haji itu sangat tinggi, lalu mereka memakai visa di luar haji. Yaitu visa izdiarat, ada juga visa umal, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu kita udah menekankan kepada jamaah agar jangan menyalahgunakan, jangan tidak ikut aturan. Karena beberapa kasus, saya waktu sebelum haji berlangsung saya kebetulan ada di Mekah.

Ketika itu kita menemukan ada 50 orang yang harus dideportasi karena penyalahgunaan visa.

Nah termasuk juga ini memang harus dimunculkan di edukasi di tengah masyarakat, bahwa ketat sekali sekarang pemerintah Arab Saudi untuk menekankan itu semua. Jadi tidak hanya lepas tangan, oh itu Arab Saudi, sehingga orang-orang kita yang tidak nurut, nggak juga gitu.

Berita Rekomendasi

Jadi memang orang, keinginan besar orang untuk berangkat haji dengan cara apapun, termasuk dengan visa non haji, itu menjadi catatan bagi kita untuk memperbaikinya dengan cara melakukan edukasi di tengah masyarakat, meminta tokoh-tokoh alim ulama dan lain sebagainya, bahwa jangan memaksakan diri untuk berangkat haji dengan visa yang non haji.

Pak Kyai, meskipun mereka ini memegang visa kan lewat pintu imigrasi kita, masa nggak bisa dicegah orang-orang yang menggunakan visa ziarah untuk berangkat?

Imigrasi kita tidak ada hak untuk nanya, karena mereka berangkat sebelum masa haji. Misalnya, saya kan kemarin berangkat tuh, berangkat sebelum haji berlangsung, kayak gitu.

Orang nggak ada yang nanya saya mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, kecuali sudah di Mekah, orang-orang dengan visa non haji, lalu mereka bersembunyi, sekitar seratus ribuan orang, untuk lalu memasuki musim haji dengan visa non haji.

Jadi, seribu cara, kalau saya mendengarkan mereka, ada orang yang sudah sampai Mekah nih, sampai Mekah ya, sampai Mekah, mereka sholat di Masjidil Haram dan sebagainya, lalu salah satu pimpinannya bilang, Pak Maman, Pak Maman kan panja haji, kami tidak mungkin masuk ke Arofah, kita tidak musim, masuk ke Muzdalifah dan Mina dan lain sebagainya, karena kami tidak memiliki visa haji.

Kita terkejut juga, membawa begitu sama. Mereka sudah sampai di kota Mekah loh ya, di kota Mekah, tapi tidak bisa melaksanakan haji, karena puncak haji itu ada di Arofa. Nah, sekali lagi ini soal edukasi.

Sekali lagi ini soal pendekatan bagaimana lobby-lobby kita, dari Dubes, Kementerian Luar Negeri kita, melalui Dubes itu betul-betul harus memberikan pemahaman, jangan sampai kita dideportasi, kita bahkan ada yang ditahan, ditahan oleh yang berwenang di Arab Saudi.

Ini catatannya bukan hanya soal Kementerian Agama, ini melibatkan begitu banyak institusi kita, instansi-instansi kita, dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia.

Pak Kyai memang kemudian banyak menjadi evaluasi saya kepengin mengenai kualitas dari catering atau asupan yang diterima jemaah haji kita di tahun 2024. Karena masalah catering ini kan sebenarnya klasik sih. Gimana menurut Anda?

Sebenarnya kita agak sulit ya untuk membuat catering yang ideal. Kita sudah memberikan semacam catatan-catatan bahwa yang diharapkan itu catering adalah selera Indonesia, lalu nasinya nasi ukuran Indonesia, lalu juga soal ketepatan waktu.

Pertama, orang Indonesia itu misalnya kalau dikirim yang pagi, misalnya kalau ada sarapan seperti itu, mereka masih ada di masjid datang agak siang. Lalu juga dimakan yang di luar sarapan, karena di sarapan hanya beberapa hari yang dikasih seperti itu. Jadi, ada yang nasinya terlalu banyak, ada yang menunya, rasa kita kan beda dengan rasa catering yang dimiliki oleh mereka.

Makanya yang harus kita lakukan itu, ada nggak ya di setiap matbah atau di big kitchen yang menyediakan katering Indonesia itu, itu memang juru masaknya atau paling tidak jago icip-icipnya itu ada orang-orang Indonesia yang tahu persis tes Indonesia. Tapi yang pasti, kalau ada catering yang itu di bawah kualitas kita, nah itu yang akan tetap menjadi sorotan bagi kita. Jangan sampai ada orang yang main, dikatering, harga disetujui, satu kali berapa itu tidak masuk.

Baik Pak Kyai silahkan memberikan closing statement terkait dengan penyelenggaran haji 2024 dan bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi ini di tahun-tahun ke depan?

Iya, tentu kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dan atas usulan kawan-kawan untuk pansus ini, kita akan bekerja keras sekali lagi, ini adalah demi pelayanan terbaik dalam penyelenggaran ibadah haji.

Dan kita meminta masukan-masukan dari semua elemen masyarakat, termasuk juga teman-teman penyelenggara ibadah haji, untuk memberikan masukan kepada pansus ini, masukan sejujurnya, se-realnya, sehingga itu akan menjadi data yang akan kita godok dalam pansus itu.

Nah yang ketiga, kita mohon bahwa pansus ini betul-betul bermuatan kemaslahatan demi jaman haji, sesuai amanat undang-undang di nomor 8 tahun 2019. Mohon dukungannya untuk pansus ini, dan mohon masukan sebesar-besarnya dari publik. (Tribun Network/Reynas Abdila)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas