"Sebetulnya terkait dengan perubahan, perubahan pemerintahan dari Pak Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak berpengaruh banyak dalam proses penjadwalan haji," ujar Hilman pada Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurut Hilman, proses penganggaran haji tidak berubah, karena memiliki siklus yang tetap.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan tahapan penyelenggaraan haji menggunakan tahun hijriah.

"Jadi, siklusnya tetap, siklusnya akan tetap karena mereka menggunakan Tahun Hijriah, Tahun Hijriah. Dan boleh jadi juga pembahasan DPR , seperti tahun lalu hajinya 2025," tutur Hilman.

Proses pendanaan haji, kata Hilman, sudah harus dilakukan beberapa bulan sebelum pelaksanaan haji.

Hilman mengatakan saat ini Kemenag masih melakukan pematangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Dan kita tahu bahwa penganggaran ini sedang kita matangkan ya, terutama untuk BPIH ya. BPIH, Biaya Penyelenggara Ibadah Haji, yang disitu juga ada Bipih ya," kata Hilman.

Pembahasan keuangan haji 2025 dengan DPR, kata Hilman, dapat dilakukan mulai bulan November 2024 ini.

Bahkan, Hilman mengatakan sejak akhir Oktober ini, Kemenag akan memulai proses persiapan haji tahun depan.

"Pembahasan keuangnya dari 2024 ini, mungkin November atau pada saat ini, ini menjadi bahan yang harus kita tuntaskan, betul-betul harus clear karena November kita memang harus, Desember sudah harus bisa diselesaikan. Oktober ini ya 23 itu kita sudah harus berjalan," pungkas Hilman.