Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji Mochamad Irfan Yusuf.

Rapat digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa rapat hari ini membahas pendahuluan biaya Haji 2025.

"Sesuai jadwal yang telah diputuskan maka hari ini Senin 30 Desember 2024, Komisi VIII DPR menyelenggarakan rapat dengan agenda pembicaraan pendahuluan biaya haji," kata Marwan.

Baca juga: BP Haji Lantik Pejabat Eselon II Hingga IV, Rekrut TNI-Polri dan Kejaksaan Hingga Eks Penyidik KPK 

Dalam rapat itu, Komisi VIII DPR RI juga ingin mendapatkan sejumlah penjelasan dari Menteri Agama.

Satu di antaranya mengenai komponen biaya haji yang naik atau pun yang turun.

"Komisi VIII DPR ingin mengetahui beberapa hal. Pertama apa saja kebijakan strategis dalam hal penyelenggaraan ibadah haji 2025. Hal ini pentjng karena setiap haji masih terdapat kekurangan," ucapnya.

"Kedua berapa besaran BPIH tahun 2025, BPIH diharapkan terjangkau dan tidak memberatkan jemaah haji. Ketiga komponen apa saja yang naik atau turun yang mempengaruhi besaran BPIH," pungkasnya.

Biaya Haji 2025 Bakal Turun 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan tahun ini. 

Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi’i mengatakan Prabowo juga meminta agar nantinya pelaksanaan haji dapat lebih baik, efisien, dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Baca juga: Dukung Presiden Agar Kemenag Turunkan Biaya Haji 2025, HNW: Bisa Ringankan Beban Calon Jamaah Haji

"Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja," ujar Syafi’i usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara dan arahan khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Romo Syafii, sapaan akrab Muhammad Syafii, menambahkan bahwa Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. 

Setelah itu, pemerintah dan DPR RI akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji tahun 2025.

"Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji," jelas Romo Syafi’i.

Dijelaskan dia, penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji. Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan. 

Ia menjelaskan bahwa biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal. 

"Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Kementerian Agama juga akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji. 

Khususnya, keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan.

"Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut," jelasnya.

Sebagai informasi, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2025. 

Kementerian Agama RI juga telah mengumumkan jadwal dan tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H atau 2025 M.