TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M hampir mencapai 100 persen. Kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai diberangkatkan pada 22 April 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Moch Irfan Yusuf saat menghadiri kegiatan manasik haji Kota Blitar di Masjid Ar Rahman, Rabu (25/3/2026), yang diikuti oleh seluruh calon jemaah haji setempat.

Dalam kesempatan itu, Menhaj menekankan pentingnya manasik sebagai bekal utama bagi jemaah agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan syariat.

"Kesiapan layanan sudah hampir rampung, mulai dari akomodasi di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah. Penerbitan visa juga telah mencapai lebih dari 95 persen," ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan pihak syarikah di Arab Saudi untuk memastikan kualitas layanan, termasuk distribusi kartu Nusuk yang akan diterima jemaah sejak di embarkasi.

Ia lalu meminta seluruh jemaah untuk memaksimalkan manasik sebagai bekal utama agar ibadah berjalan tertib, aman, dan sesuai syariat. 

Menurutnya, kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan panggilan istimewa yang tidak semua orang dapatkan. 

"Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Manasik ini menjadi bekal penting agar ibadah dapat dilaksanakan dengan benar, disiplin, dan penuh kebersamaan," ungkapnya.

Menhaj juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan jemaah. Ia menyebut kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, mulai dari pembinaan hingga perlindungan jemaah.

Pria yang karib disapa Gus Irfan ini menambahkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang lebih fokus dan terintegrasi, dengan orientasi pada kebutuhan jemaah sejak tahap persiapan hingga kepulangan ke tanah air.

"Kementerian ini hadir untuk memastikan pelayanan yang berpusat pada jemaah, sejak persiapan, pelaksanaan, hingga kembali ke tanah air," lanjutnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, penyelenggaraan haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Hal ini diwujudkan melalui konsep Tri Sukses Haji, yakni sukses ritual, sukses ekonomi, serta sukses keadaban dan peradaban.

Baca juga: Vidi Aldiano Harusnya Berangkat Haji Tahun 2026, Keluarga Wujudkan dengan Cara Ini

Usung Tagline Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan

Selain itu, pemerintah terus melakukan penguatan program, di antaranya penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penyesuaian kuota berbasis daftar tunggu untuk menjamin keadilan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah mengusung tagline "Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan" sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah.

Terakhir, Menhaj mengajak seluruh pihak untuk mendoakan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika global, agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Kita semua berharap situasi di Timur Tengah tetap kondusif sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya. (*)