Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas evaluasi pelaksanaan haji 2026 di Hambalang, Bogor
• Gus Irfan melaporkan sejumlah perbaikan layanan haji, termasuk percepatan visa dan distribusi layanan
• Pemerintah klaim tidak ada lagi jemaah terpisah dari keluarga saat pelaksanaan haji

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas evaluasi penyelenggaraan haji 2026 di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026), bersama Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI.

Rapat tersebut menjadi forum laporan akhir pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 sekaligus evaluasi layanan yang diterima jemaah Indonesia di Tanah Suci.

 
Prabowo Evaluasi Langsung di Hambalang

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pejabat mulai berdatangan sejak pukul 14.27 WIB. Iring-iringan kendaraan dinas dengan pengawalan voorijder memasuki kawasan Padepokan Hambalang.

Gus Irfan sempat menyinggung agenda rapat sebelum masuk ke lokasi.

“Nanti aja, ya pasti bahas soal haji,” ujarnya singkat.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang menegaskan dirinya dipanggil Presiden untuk melaporkan pelaksanaan haji 2026.

“Hari ini dipanggil Presiden untuk melaporkan pelaksanaan haji,” kata Dahnil.

 
Gus Irfan: Haji 2026 Berjalan Baik, Masih Ada Perbaikan

Usai rapat, Gus Irfan menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2026 secara umum berjalan baik meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.

Ia juga menyebut Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujarnya.

Baca juga: Korban Hanania Travel Tembus 1.286 Orang, Kini Merembet ke Haji Khusus

 
Percepatan Visa hingga Sistem Nusuk Jadi Sorotan

Gus Irfan menjelaskan pemerintah berhasil mengejar ketertinggalan persiapan karena Kementerian Haji dan Umrah baru efektif bekerja pada September 2025, sementara persiapan dari Arab Saudi sudah dimulai sejak Juni 2025.

Salah satu capaian utama adalah percepatan penerbitan visa yang disebut terbit lebih cepat dari biasanya, yakni sekitar pertengahan Ramadan.

Selain itu, distribusi kartu layanan Nusuk sudah dilakukan sejak di Indonesia.

“Sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi,” kata Gus Irfan.

 
Tidak Ada Lagi Jemaah Terpisah Keluarga

Menurut Gus Irfan, salah satu perbaikan paling signifikan adalah terintegrasinya sistem layanan jemaah sejak dari tanah air hingga di Arab Saudi.