TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - John Boehner Ketua DPR AS mendesak Presiden Barack Obama Selasa (14/6/2011), untuk menjelaskan dasar hukum keterlibatan militer AS di Libya.

Sebelumnya dia memberikan juga batas waktu Jumat (10/6/2011) kepada panglima tertinggi militer untuk menjelaskan semua hal mengenai operasi di Libya. Sementara itu, Selasa malam dari pihak pemerintah mengatakan hampir merampungkan tanggapan untuk kongres.

John Boehner pun mengatakan dalam sebuah surat kepada Gedung Putih bahwa pemerintah jelas telah melanggar Undang-Undang Perang 1973. Karena, menurutnya, Obama tidak meminta persetujuan Kongres untuk operasi dalam waktu 60 hari terhitung dari 19 Maret. "Misi di Libya bertentangan Undang-Undang Dasar," tulis Boehner.

"DPR dan orang-orang Amerika pantas untuk mengetahui keputusan yang Anda buat," Keluh Boehner kepada Obama, dikutip dari AP.

Dia mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan pengarahan bagi anggota parlemen tapi belum meminta persetujuan secara resmi untuk misi militer di Libya. Mencari penjelasan, ia meminta Obama untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan konstitusional dan undang-undang Jumat.

DPR memilih menegur Obama karena tak meminta persetujuan Kongres dan menuduh presiden tidak memberikan alasan kuat untuk operasi di Libya. "Perdebatan, berlangsung sangat signifikan, terjadi karena kurangnya konsultasi sebelum dimulainya operasi dan lebih diperburuk dengan kurangnya visibilitas dan kepemimpinan dari Anda dan administrasi Anda," tegas Boehner dalam suratnya.

Menanggapi surat Boehner Selasa, juru bicara Gedung Putih keamanan nasional Tommy Vietor mengatakan pihaknya tengah menyiapkan semua hal. "Kami berada dalam tahap akhir mempersiapkan informasi yang luas untuk Senat yang akan membahas berbagai macam isu-isu tentang upaya kami yang sedang berjalan di Libya," ujar Vietor.

NATO telah diperintah mengambil alih operasi Libya, namun Amerika Serikat masih memainkan peran.