TRIBUNNEWS.COM - Tarik ulur kepentingan antara Demokrat dan Republik terkait Obamacare akhirnya menimbulkan keresahan terutama setelah beredar kabar jika terjadi deadlock maka sejumlah operasi instansi pemerintahan di AS akan ditutup sementara.

Kabar ini tentu saja meresahkan yang memiliki kepentingan dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di seluruh dunia. Keresehan itu merebak di kalangan terutama yang mengajukan permohonan visa dalam berbagai kategori.

Seperti dilansir The Washington Post, Minggu (29/9/2013), kemungkinan penutupan sejumlah instansi akan mengganggu pelayanan dan juga pembayaran gaji lebih dari 800 ribu pekerja federal. Lembaga  Office of Management and Budget sudah meminta sejumlah instansi untuk membuat rencana.

Meski pemerintah federal tidak akan berhenti sama sekali namun secara hukum akan ada beberapa instansi yang akan tetap beroperasi meski tak digaji.

Ini termasuk hal-hal yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan warga dan juga seperti pembayaran jaminan sosial. Kantor Pos AS juga tidak akan terkena dampak.

Dari daftar, Departemen Luar Negeri akan menerima pendanaan tahunan berdasarkan State, Foreign Operations and Related Appropriations Act, dan akan tetap beroperasi dalam waktu yang terbatas.

Implikasinya, sejumlah aktivitas yang dilakukan Biro Konsuler, baik domestik maupun di luar negeri yang menggunakan pendanaan melalui pembayaran fee akan terus melanjutkan operasinya. Pengeluaran visa dan paspor juga akan berlangsung normal.

Sejumlah petugas yang mengurus paspor dan berada di dalam gedung federal mungkin tak akan bekerja karena kurangnya dukungan layanan di dalam gedung. Kedutaan dan konsulat di luar negeri akan terus memberikan pelayanan ke warga AS.