TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia bertekad memperjuangkan ketahanan pangan dan pertanian pada Parliamentery Conference on the World Trade Organization (PCWTO), yang akan digelar di Bali, 2-5 Desember 2013. Bersamaan dengan agenda Inter-Parliamentary Union (IPU), dan European Parliamanet, dan bersamaan dengan Konferensi Tingkat Menteri ke - 9 WTO di Bali.

Negara-negara yang sudah konfirmasi datang adalah Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Belgia, Brasil, Burkina, Faso, Chad, Chile, Kongo, Republik Kongo, Denmark, Ekuador, Prancis, Georgia, Haiti, Hongaria, India, Iran, Jepang, Yordan, Kazakhstan, Kenya, Laos, Malawi, Meksiko, Namibia, Pakistan, Portugal, Korea, Rusia, Spanyol, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad dan Tobaggo, Uganda, Inggris, Uruguay, Zambia dan Zimbague, dan perwakilan negara-negara Eropa.

Delegasi Indonesia dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Ketua BKSAP Surahman Hidayat, Wakil Ketua BKSAP Mulyadi, Muhammad Prakoso, Andi Azhar Cakra Wijaya, Nurhayati Ali Assegaf, Edwin Kawilarang, dan Arif Budimanta.

Demikian keterangan tertulis Ketua DPR RI Marzuki Alie, Jumat (29/11/2013).

Marzuki mengatakan, sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke – 9, tidak bertujuan menuntaskan agenda pembangunan Doha (DDA), yang meliputi 19 isu. Namun, harus dapat merefleksikan dimensi pembangunan dalam negosiasi DDA menuju sistem perdagangan multilateral, yang tak hanya bebas, tapi juga berkeadilan.

Sistem perdagangan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang pada negara berkembang dan kurang berkembang untuk menyikapi tantangan globalisasi sekaligus meningkatkan kapasitas agar dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam rantai pembangunan global dan perdagangan internasional.

Dari perspektif Indonesia, konferensi ini merupakan momentum krusial untuk mendapatkan kembali kepercayaan atas sistem perdagangan multilrateral dan atas WTO sebagai forum nogosiasi internasional.

"Karena itu, kalau PCWTO Bali ini gagal, maka kegagalan itu bisa berakibat pada kenaikan minat pada skema preferensial regional dan bilateral yang akan menguntungkan sebagian dengan mengorbankan yang lain," katanya.

Kepentingan utama yang diperjuangkan Indonesia adalah terkait dengan ketahanan pangan dan kepentingan petani. Khususnya dalam menyukseskan proposal public stockholding untuk ketahanan pangan yang diajukan negara-negara G-33 yang dipimpin Indonesia. Dengan begitu, public stockholding, diharapkan kebutuhan dalam negeri suatu negara dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri sebelum negara tersebut memutuskan untuk membuka kran-kran impor bagi negaranya sendiri.

Public stockholding bertujuan memperoleh ruang bagi pemerintah dalam memberikan dukungan pembangunan infrastruktur bagi petani dan membantu petani miskin melalui stabilisasi harga pasar.