TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi kemanusiaan medis internasional Dokter Lintas Batas (MSF) menyerukan kepada negara-negara yang bertemu di kantor badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (19/12/2013), untuk mendiskusikan bantuan bagi penduduk Suriah yang sangat membutuhkan.

Pertemuan “Kelompok Tingkat Tinggi untuk Suriah” atau “High Level Group on Syria” di Jenewa merupakan kelanjutan dari deklarasi Dewan Keamanan PBB tanggal 2 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa kelompok tersebut harus membuat rekomendasi awal guna memfasilitasi pengiriman bantuan ke Suriah.

Namun, pengiriman bantuan melalui perbatasan Suriah bagi penduduk yang tinggal di wilayah oposisi tidak termasuk dalam agenda pertemuan tersebut. PBB menganggap bantuan yang disampaikan dengan cara demikian akan ‘melangkahi garis merah’ pemerintah Suriah. Hampir seluruh bantuan kemanusiaan internasional dikirimkan melalui Damaskus.

“Apabila pemerintah Suriah tetap menjadi saluran utama bagi mayoritas bantuan kemanusiaan internasional yang sangat besar, jutaan orang akan terus kekurangan bantuan yang memadai,” ujar Presiden Internasional MSF Joanne Liu dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com.

Badan PBB dan organisasi internasional berada di bawah kontrol ketat yang diterapkan pemerintah Suriah, yang membatasai atau melarang distribusi bantuan kemanusiaan, khususnya bantuan medis di wilayah-wilayah yang dikontrol oleh oposisi.

Hambatan-hambatan ini telah menyebabkan blokade total bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang tinggal di ‘daerah-daerah kantong’ yang dikontrol oleh kelompok-kelompok oposisi dan dikelilingi oleh pasukan pemerintah, seperti di wilayah Ghouta.

Selain itu, sebanyak lima hingga tujuh juta orang yang tinggal di wilayah yang dikuasai oposisi berdekatan dengan perbatasan negara-negara lain tidak mendapat bantuan medis dan hanya mendapat bantuan lain dalam jumlah yang minim dari Damaskus, hal ini menggarisbawahi kebutuhan bantuan melintasi perbatasan negara yang semakin mendesak untuk ditingkatkan.

Badan PBB telah meninggalkan upaya menegosiasi akses melintasi perbatasan negara guna menjangkau penduduk di wilayah oposisi, mengingat hal ini dapat membawa risiko teguran pemerintah terhadap aktivitas mereka di Damaskus. Penduduk di sana masih bisa bertahan berkat bantuan jaringan solidaritas Suriah dan segelintir organisasi non-pemerintah, termasuk MSF, yang menyediakan bantuan melalui negara-negara perbatasan, khususnya Turki. Mengingat skala kebutuhan yang begitu besar, bantuan melalui perbatasan yang kini ada sangat tidak mencukupi.

“Kelompok Tingkat Tinggi untuk Suriah harus mendukung akses kemanusiaan bagi seluruh korban konflik, baik akses melalui Damaskus maupun negara-negara yang berbatasan,” kata Liu.

“Kelompok Tingkat Tinggi” harus menggunakan pengaruh mereka agar semua pihak memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat akan segera menghasilkan tindakan konkret dibukanya akses kemanusiaan di Suriah," katanya.