Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Gubernur Tokyo Yoichi Masuzoe bersedia dipotong semua gajinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kesalahannya menggunakan Dana Pemda Tokyo dan Dana Politik kelompok pendukungnya untuk kepentingan pribadinya.

"Saya bersedia dipotong semua gaji bulanan saya untuk mengganti rugi semua biaya yang diperdebatkan saat ini," ujar Gubernur Tokyo Yoichi Masuzoe di dalam sidang parlemen DPRD Tokyo Senin ini (13/6/2016).

Yang penting, baginya, bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengabdi jauh lebih baik lagi bagi masyarakat Tokyo dan sekitarnya.

Seorang profesor dari Universitas Chuo di Tokyo, Nobuo Sasaki (60), menyarankan agar dibuat Tim Investigasi independen dan profesional guna menyelidiki semua penggunaan uang selama ini oleh Masuzoe.

"Kalau tidak demikian dia akan mudah menghindar dari berbagai pertanyaan yang ada. Lalu pihak parlemen juga harus bisa menekannya dengan tepat sehingga dia mau tak mau memberikan jawaban yang dikehendaki dengan baik," ujar sang profesor.

Dalam sidang parlemen hari ini, anggota dari partai Komeito, koalisi pemerintah Jepang bersama partai liberal (LDP) memintanya untuk mengundurkan diri saja dari jabatannya karena sangat mengecewakan rakyat banyak.

"Dulu berkali-kali saya sudah katakan agar berkunjung ke daerah Tohoku melihat para korban bencana alam 11 Maret 2011 tetapi selalu menghindar dengan alasan sibuk. Eh, keesokan harinya malah bersantai bersama keluarganya di rumah kedua di puncak. Itu namanya bukan sibuk tetapi memang tak punya niat untuk menengok para korban bencana alam tersebut, saya sangat kecewa sekali. Orang demikian tidak pantas jadi pemimpin. Olehkarena itu sebaiknya anda mengundurkan diri saja dari jabatannya segera," ungkap Matsuba Tamiko anggota parlemen Komeito dengan tegas kepada Masuzoe yang diam seribu bahasa.

Tanggal 15 Juni mendatang waktunya penentuan Mosi Tidak Percaya. Apabila disetujui mayoritas anggota parlemen Tokyo, maka Masuzoe harus mengundurkan diri atau membubarkan parlemen dan membuat pemilu baru.

Lalu tanggal 20 Juni semua bahan bukti penyelewengan uang yang dilakukan harus dibuka diperlihatkan kepada semua anggota parlemen serta pertanyaan yang akan jauh semakin keras lagi kepada Masuzoe karena semua bukti yang diminta pihak anggota parlemen harus muncul tanggal 20 Juni tersebut.

Saat ini Komeito yang koalisi pemerintah partai liberal (LDP) sudah meminta Masuzoe mundur.

Apabila LDP juga mendukung Mosi Tidak Percaya maka seperti di atas dan apabila LDP tidak ikut mosi tidak percaya, maka LDP dipastikan akan kehilangan banyak bangku parlemen dalam pemilu mendatang.

Sebanyak 90% masyarakat benar-benar kecewa terhadap terhadap Masuzoe seperti diungkapkan politisi senior LDP Hakubun Shimoura yang mantan Menteri Pendidikan Jepang kemarin (12/6/2016), "Jadi sulit bagi LDP untuk menolak tidak ikut Mosi Tidak Percaya parlemen Tokyo," paparnya.

Diperkirakan kuat pihak LDP akan menekan Masuzoe untuk mengundurkan diri dan bukan membubarkan parlemen, karena akan berhadapan dua hal.

Pertama, bila dilakukan pembubaran parlemen akan terjadi pemilu dobel, yaitu nasional dan lokal pemda Tokyo. Hal ini akan membuat masyarakat jengkel dan semakin menyibukkan banyak pihak hanya gara-gara Masuzoe.

Kedua, citra LDP ditakutkan jatuh gara-gara Masuzoe yang didukung LDP saat pemilu lalu. Jadi kalau dilakukan pemilu parlemen pemda Tokyo, ditakutkan jumlah kursi parlemen LDP berkurang banyak, ungkap sumber Tribunnews.com Senin ini (13/6/2016).