Masyarakat di bantaran Sungai Melaka, sebut Teguh, tidak dimusuhi pemerintah, dan pemukiman warga ditata dengan baik.

Selain itu ada zonasi yang diatur sedemikan rupa sehingga tidak tumpang tindih.

Situs sejarah dipertahankan, sementara berbagai fasilitas umum dibangun dan dirawat secara maksimal.

Karena masyarakat dilibatkan sejak awal, dan tidak dimusuhi, pekerjaan pemerintah menjadikan Melaka sebagai salah satu tujuan wisata dunia pun jadi lebih mudah.

"Di Kampung Morten, misalnya, masyarakat diberi insentif khusus untuk mempertahankan bentuk rumah tradisional yang mereka miliki.

Perlahan rumah-rumah warga ditata sehingga menghadap ke Sungai Melaka, dan dibuatkan pedestarian publik," katanya lagi.

Teguh menyimpulkan kekuatan sektor pariwisata Melaka adalah narasi sejarah yang menempatkan Melaka sebagai salah satu titik strategis pelayaran dunia di masa lalu, dan landskap Melaka sebagai kota pesisir yang pluralis, serta kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat.

"Bila kita bandingkan dengan Jakarta, sebenarnya Jakarta juga memiliki dua kekuatan utama, yakni narasi sejarah dan landskap pesisir yang pluralis."

"Tetapi, Pemprov DKI Jakarta gagal menjadi dirigen orkestra pembangunan di Jakarta, khususnya sektor pariwisata," kata Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu lagi. 

Belum lagi, tambahnya, dalam reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir Pemprov DKI melanggar peraturan perundangan yang ada, serta cenderung berpihak kepada pengembang dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Ini dibuktikan oleh keputusan Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang membatalkan pembangunan salah satu pulau buatan.

"Keinginan membangun Jakarta sebagai pusat pariwisata dunia bukan hal baru, juga ada banyak disain untuk mengangkat citra Jakarta sebagai kota modern berbasis budaya."

"Tetapi menurut saya, sebaik apapun gagasan itu, kalau pemerintah tidak melibatkan, tidak mengedukasi serta tidak menyentuh hati masyarakat, semua itu akan sia-sia."

"Apalagi pada kenyataannya Pemprov DKI melanggar peraturan dan tampak seperti kaki tangan pengembang," demikian Teguh. (*)