TRIBUNNEWS.COM, EDINBURGH -- Menteri Utama Skotlandia Nicola Sturgeon, Jumat (2/9/2016) meluncurkan sebuah jajak pendapat terkait upaya melepaskan diri dari Kerajaan Inggris Raya.

Sturgeon mengatakan, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) telah memunculkan kondisi berbeda dibanding saat referendum kemerdekaan Skotlandia pada 2014.

"Brexit memunculkan kembali isu kemerdekaan. (Kemerdekaan) membuat kami bisa menentukan sendiri masa depan negeri ini," ujar Sturgeon kepada anggota parlemen dari Partai Nasional Skotlandia.

Partai Nasional Skotlandia dikenal sangat mendukung keinginan negeri itu berpisah dari Inggris Raya.

Sturgeon mengatakan, jajak pendapat yang akan digelar secara online itu diharapkan bisa mengumpulkan pendapat dari dua juta warga atau setengah dari warga yang memiliki hak pilih.

Hasil jajak pendapat ini akan diumumkan pada 30 November mendatang, di saat Skotlandia merayakan hari Santo Andreas, orang suci pelindung negeri tersebut.

"Saya kira, sudah benar jika partai ini memulai pembicaraan baru soal kemerdekaan. Ini akan menjadi perdebatan baru dan bukan mengulang referendum 2014," ujar Sturgeon.

Warga Skotlandia sendiri sebenarnya terbelah soal isu kemerdekaan ini. Dalam sebuah jajak pendapat YouGov yang hasilnya dirilis pada Jumat menunjukkan 54 persen warga masih menentang kemerdekaan.

Dalam referendum kemerdekaan yang digelar dua tahun lalu, sebanyak 55 persen warga memilih tetap bergabung dalam perserikatan Inggris Raya.

Namun, Sturgeon yakin keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan meningkatkan dukungan terhadap niat Skotlandia memisahkan diri dari Inggris.

Sturgeon juga menyalahkan kegagalan pemerintahan Partai Buruh dianggapnya berperan dalam kemenangan kelompok pro-Brexit dalam referendum Juni lalu.

Lebih jauh, Sturgeon juga memperingatkan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Skotlandia.