TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus padu dalam menyampaikan kebijakannya pasca kerjasama militer dengan Australia yang ditangguhkan sementara oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, hal ini tidak lain bertujuan agar di Australia pesan yang hendak disampaikan oleh Panglima TNI agar personel militer Australia, pejabat ataupun institusi tidak merendahkan dan melecehkan tokoh, isu sensitif dan ideologi bangsa benar-benar tersampaikan.

Apalagi saat ini media di Australia banyak yang mengatakan bahwa Indonesia mundur dari posisi yang keras untuk menghentikan sementara kerjasama militer.

Karena sejumlah pejabat di Indonesia menyampaikan bahwa yang dihentikan hanya untuk kerjasama di lembaga bahasa saja atau masalah ini hanya antar perwira di lapangan yang tidak seharusnya mempengaruhi hubungan kedua negara.

"Keterpaduan sikap pemerintah perlu dilakukan agar masalah ini tidak dianggap sepele oleh Australia dan terulang kembali di kemudian hari," kata Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Jumat (6/1/2017).

Terlebih lagi lanjut Hikmahanto Juwana, bila ideologi bangsa yang dipelesetkan dimana bila hal tersebut dilakukan di Indonesia pelaku akan berhadapan dengan proses hukum.

Keterpaduan sikap pemerintah juga dibutuhkan tegas Hikmahanto Juwana, agar publik di Indonesia tidak kecewa.

"Publik saat mendengar ketegasan Panglima TNI sangat mendukung sikap tersebut, namun dengan adanya pejabat lain yang mengerdilkan permasalahan telah menjadikan publik kurang mendukung sikap pemerintah terhadap Australia," ujar Hikmahanto Juwana.

Ketegasan yang ditunjukkan oleh Panglima TNI sudah dapat dipastikan tidak akan menyurutkan hubungan antar Indonesia dan Australia, termasuk dalam kerjasama bidang Militer.

Ketegasan Panglima TNI merupakan cerminan bila ada kesalahan di satu pihak maka pihak tersebut harus responsif untuk memperbaikinya agar kepentingan lebih besar terselamatkan.

"Ini yang disebut sebagai hubungan yang saling menghormati (correctness). Dalam hubungan yang demikian toleransi demi menyelamatkan hubungan tidak berarti pihak yang ingin tegas menjadi harus melemahkan diri," tegas Hikmahanto Juwana.

Baca: Gatot Nurmantyo Disebut Media Australia Ingin Jadi Presiden

Sebelumnya Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya tidak akan berunding dan pergi ke Australia selama belum ada hasil investigas dari pemerintah Australia yang telah melecehkan Pancasila dan lambang negara.

"Saya tidak akan ke sana (Australia). Yang punya masalah sana masa kita ke sana. Jadi jangan berbuat aneh-aneh. Kita tunggu saja," kata Gatot kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurutnya, TNI telah menghentikan sementara program kerja sama pelatihan bahasa di satuan khusus Australia.

Sementara, kerja sama pertahanan lainnya tengah dievaluasi apakah akan dihentikan atau tetap dilanjutkan.