TRIBUNNEWS.COM, CARACAS - Kementerian Keuangan Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Senin (31/7/2017).

Langkah ini mengirimkan sinyal jelas bahwa pemerintahan Donald Trump sangat bertentangan dengan rezim ini.

AS rupanya sangat geram dengan tindak-tanduk Maduro. Penerapan sanksi dilakukan sehari setelah Maduro mendeklarasikan kemenangannya atas voting yang akan memudahkan dirinya untuk terus mengonsolidasikan kekuasaan atas negara yang tengah dilanda krisis tersebut.

Mayoritas warga dunia -bahkan mayoritas warga Venezuela sendiri- melihat hasil voting itu sebagai penghinaan terhadap demokrasi.

"Voting yang dilaksanakan kemarin mengonfirmasi bahwa Maduro merupakan seorang diktator yang tidak menghormati keinginan warga Venezuela," jelas Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin saat mengumumkan sanksi terbaru terhadap negara Amerika Latin itu.

Mulai Senin kemarin, seluruh aset Presiden Venezuela yang ada di wilayah yuridiksi AS, akan dibekukan. Menurut Kementerian Keuangan, seluruh warga AS juga dilarang untuk bekerjasama dengannya.

Belum jelas aset-aset apa yang dimiliki Maduro di AS. Mnuchin sendiri menolak memberikan informasi detil mengenai hal ini saat konferensi pers di Gedung Putih pada Senin malam.

Juru Bicara Kementerian Keuangan menjelaskan, sanksi ini akan berdampak besar bagi Presiden Venezuela, di mana tidak ada satu pun warga AS yang bisa melakukan kerjasama bisnis dengan seorang individu yang terkena sanksi. "Individu yang dikenakan sanksi juga tidak bisa mengakses kepada sistem finansial dan komersial AS," jelasnya.

Jubir Kemenkeu AS juga menambahkan, meskipun individu tersebut tidak memiliki rekening bank di AS, namun biasanya mereka sulit untuk mengakses sistem bank internasional dan melakukan bisnis lainnya.

Baca: Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah

Maduro bukan satu-satunya kepala negara yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS. Sebelumnya, ada Presiden Suriah Bashar Al-Assad, pimpinan Korea Utara Kim Jong Un, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, mantan Presiden Yogoslavia Slobodan Milosevic, dan diktator militer Panama Manuel Noriega.

Kendati begitu, sanksi AS kepada Maduro tidak separah sanksi ekonomi terhadap industri minyak Venezuela. Pasalnya, minyak merupakan sumber utama ekonomi Venezuela. Pejabat senior Gedung Putih memberikan adanya indikasi pemberian sanksi lebih lanjut yang akan dijatuhkan. Sayangnya, Mnuchin menolak berkomentar mengenai hal ini.

"Kita terus memonitor situasi yang ada, kita akan terus mereview seluruh opsi yang ada," jelas Mnuchin.

Sumber: CNN Money