TRIBUNNEWS.COM – Selasa (22/08/2017), Setya Novanto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong.

Kondisi Vietnam yang hanya menganut satu sistem membuat PKV menjadi entitas politik tertinggi. Sehingga Sejen PKV pun menjadi bagian integral dari eksistensi negara itu. Nguyen Phu Trong pun memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri Vietnam.

Ditemani Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Ketua BURT DPR RI Anton Sihombing, Anggota Komisi I DPR RI Boby Adhityo Rizaldi, serta Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini dan Nurul Arifin, Setya Novanto menemui Nguyen Phu Trong dengan beberapa menterinya.

Ini merupakan rangkaian resmi kunjungan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1955.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia membuka diri dengan berbagai negara, termasuk Vietnam yang juga merupakan bagian dari komunitas ASEAN.

Sebelum ke Indonesia, Nguyen Phu Trong sudah diterima secara kenegaraan oleh Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya.

“Saya harap masyarakat Indonesia tidak terhasut oleh pihak-pihak yang berusaha membuat fitnah dan propaganda di berbagai media sosial, yang mencampuradukan kunjungan ini dengan masalah ideologi politik yang dianut Vietnam,” ucap Setnov.

Dalam kunjungannya, Nguyen Phu Trong mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi Vietnam, Indonesia adalah negara besar yang tidak hanya berpengaruh di kawasan ASEAN, melainkan juga di kawasan lainnya, bahkan sampai ke Uni Eropa.

Karena itu, Vietnam mengganggap Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang.

Dengan jumlah penduduk 92,7 juta jiwa, Vietnam menjadi pasar terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6 persen.

Pertumbuhan kelas menengah disana juga pesat. Ini potensi bagi Indonesia menanamkan investasi dan meningkatkan nilai perdagangan dengan Vietnam.

DPR RI memberi dukungan atas usaha Pemerintah Indonesia dan Vietnam yang sepakat menaikkan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari 6,3 milliar USD pada tahun 2016, menjadi 10 milliar USD pada tahun 2018.

“Untuk mewujudkan hal itu, saya harap Indonesia dan Vietnam sama-sama memacu semua kementerian maupun komunitas badan usaha di kedua negara agar aktif menjalin pertukaran informasi serta promosi investasi dan konektivitas badan usaha. Sehingga bisa mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerjasama,” tutupnya.