Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga ratusan warga Rohingya bisa tewas mengenaskan, dan puluhan ribu lainnya mengungsi keluar Myanmar, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengaku setuju jika Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan sanksi kepada Myanmar.

"Saya kira sebagai organisasi yang terhormat di kawasan ASEAN, wajar saja kalau ASEAN memberikan sanksi terhadap Myanmar, bila kemudian Myanmar dibekukan keanggotaannya di ASEAN," ujarnya kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Masyarakat Rohingya yang mayoritasnya adalah Muslim, pendatang dari Bangladesh, yang sudah mendiami tanah Rakhine State, Myanmar, sejak ratusan tahun lalu. Kebijakan pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan mereka. Hal itu berbuntut kepada konflik SARA antara etnis Rohingya dengan pemerintah dan masyarakat Myanmar yang mayoritasnya beragama Buddha.

Konflik antara etnis Rohingya dengan pemerintah dan pribumi Myanmar, kembali meningkat belakangan, hingga puncaknya terjadi pada 25 Agustus kemarin, di mana lebih dari 70 orang dari etnis Rohingya tewas mengenaskan. Konflik tersebut terus menignkat, hingga kini dilaporkan sudah ada ratusan orang yang tewas, dan puluhan ribu lainnya mengungsi.

Ia menganggap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, adalah kebijakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Jika pemerintah Myanmar dibiarkan begitu saja oleh anggota ASEAN, maka hal tesebut akan berdampak buruk ke depannya.

"Kalau ini dibiarkan, akan menimbulkan dampak negatif, dan kita menolak dampak itu," terangnya.

PKS sendiri sebagai partai politik (parpol), mengambil peran dengan cara melakukan interupsi ke Menteri Luar Negeri (Menlu) Retnu LP. Marusid, agar Indonesia mengambil tindakan kongkrit atas konflik di Rohingya. Ia menyebut pemerintah sudah mengambil tindakan tersebut, dan PKS mengapresiasinya.