Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Petisi Cabut Nobel Aung San Suu Kyi Didukung Lebih 300 Ribu Orang, Ini Jawaban Komite Nobel

Petisi tersebut mendesak agar Penghargaan Nobel di bidang Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi dicabut.

Penulis: Ruth Vania C
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Petisi Cabut Nobel Aung San Suu Kyi Didukung Lebih 300 Ribu Orang, Ini Jawaban Komite Nobel
DNA India/AFP
Aung San Suu Kyi 

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Petisi yang mendesak agar Penghargaan Nobel yang diterima Pemimpin Politik Myanmar Aung San Suu Kyi dicabut mendapat dukungan lebih dari 300 ribu orang.

Sebuah petisi online di Change.org telah mengumpulkan sekitar 365 ribu tanda tangan sampai Kamis (7/9/2017) kemarin.

Petisi tersebut mendesak agar Penghargaan Nobel di bidang Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi dicabut.

Desakan tersebut merupakan bentuk protes publik terhadap perlakuan Myanmar terhadap warga Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Baca: Aung San Suu Kyi: Myanmar Berusaha Lindungi Semua Orang dari Konflik Rakhine

Banyaknya dukungan yang diperoleh menunjukkan semakin besarnya amarah publik terhadap "genosida" yang terjadi di Rakhine.

"Penguasa de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak melakukan apapun untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan di negaranya," demikian pernyataan dalam petisi tersebut.

Berita Rekomendasi

Suu Kyi dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991.

Baca: Aung San Suu Kyi: Kabar Bohong yang Dibuat untuk Mempromosikan Kepentingan Teroris

Namun, Komite Nobel Norwegia menolak untuk menyanggupi desakan tersebut, sebab pihaknya tidak memiliki hak atas penghargaan apapun yang telah diserahkan kepada penerimanya.

"Baik pihak perwakilan Alfred Nobel dan Yayasan Nobel tidak bisa menarik Penghargaan Nobel apapun yang sudah diberikan,"kata Kepala Nobel Institute, Olav Njolstad.

"Komite Nobel hanya bisa memberikan penilaian sebelum penghargaan diterima oleh kandidat penerima penghargaan," katanya.

Suu Kyi, Kamis (7/9/2017), mengatakan pemerintah Myanmar tengah mengupayakan yang terbaik untuk melindungi semua orang di Rakhine dari konflik.

Namun, Suu Kyi tidak mengacukan kalimatnya secara langsung pada warga Rohingya, yang selama ini dianggap menjadi korban dalam konflik itu.

"Kami berkewajiban untuk melindungi warga negara kami," kata Suu Kyi, di Yangon.

"Kami juga berkewajiban untuk melindungi siapapun yang berada di negara kami, tak peduli apakah mereka warga kami atau tidak," lanjutnya. (Irish Independent)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas