Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Militer Myanmar gelar penyelidikan internal atas perilaku tentara selama serangan balasan yang telah dilancarkan terhadap lebih dari setengah juta warga etnis Rohingya.

Pasalnya warga etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, banyak mengatakan mereka menyaksikan pembunuhan, perkosaan, dan pembakaran oleh pasukan Myanmar.

Kekerasan berawal dari serangan oleh ratusan gerilyawan Rohingya.

Baca: Malaysia Tangkap 45 Teroris Asing Sepanjang 2017, Ada Warga Negara Indonesia

Mereka mengepung pos-pos perbatasan di Rakhine dan membunuh 12 tentara.

Sebuah komite yang dipimpin oleh Letnan Jenderal militer Aye Win telah memulai penyelidikan perilaku personil militer, kantor Panglima militer mengatakan, Jumat (13/10/2017).

Menurut pernyataan yang diposting di halaman Facebook Panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, panel akan bertanya, "apakah para tentara mengikuti kode etik militer? Apakah mereka benar-benar mengikuti perintah selama operasi? Setelah itu, Komite akan merilis informasi lengkap. "

Baca: Begini Aksi Bejat Pria Ini Kelabui Anak -anak Untuk Puaskan Birahinya

Myanmar menolak masuknya sebuah panel PBB yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran setelah serangan balasan militer terhadap gerilyawan Rohingya diluncurkan pada Oktober 2016.

Sebelumnya, Panglima militer Myanmar mengimbau rakyat negara itu bersatu menghadapi "isu" Rohingya.

Minoritas Rohingya disebutnya “tidak memiliki akar di negara” itu.

Kantor berita Perancis, AFP, Minggu (17/9/2017), melaporkan, operasi militer yang digelar di wilayah konflik Rakhine, di mana minoritas Rohingya menetap, adalah untuk mengusir militan.

Baca: ‎Amerika Umumkan Mundur Dari UNESCO, Israel Berencana Ikut Hengkang

Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar, yang menjadi sasaran kecaman internasional telah mengungkapkan pandangannya tersebut di halaman Facebook-nya, Sabtu (16/9/2017), seperti dilaporkan kantor berita AFP.

"Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, yang tak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar. Bahasa Bengali memicu masalah nasional dan kita perlu bersatu dalam menegakkan kebenaran," kata pernyataan Min Agung di Facebook.

Militer mengatakan, "operasi pembersihan" militan dilakukan untuk merespons serangan militan Rohingya ke lebih dari 20 pos keamanan pada 25 Agustus 2017 sehingga akibat serangan menewaskan puluhan orang.

Namun, dunia internasional merujuk pada keterangan para pengungsi Rohingya, menduga operasi itu merupakan “pembersihan etnis” minoritas Rohingya yang beragama Islam.

Kekerasan bersenjata selama tiga minggu ini, sejak 25 Agustus, telah memicu pengungsian besar-besaran yang kini telah mencapai 400.000 warga Rohingya lari ke Banglades.

Para petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan bahwa operasi militer Myanmar tak pelak lagi sebagai "pembersihan etnis" Rohingya, sebuah kelompok tanpa negara yang telah mengalami penganiayaan dan penindasan selama bertahun-tahun.

Status minoritas Muslim telah lama menjadi topik yang eksplosif di Myanmar.

Di banyak kalangan mayoritas Buddhis memandang kelompok itu sebagai orang asing dari Banglades.

Warga lokal Myanmar tidak mengenal sebutan etnis Rohingya kecuali bersikeras mengatakan bahwa para imigran gelap itu tidak "orang Bengali" yang lari dari Banglades puluhan tahun silam.

Pemimpin sipil Myanmar, mantan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi, juga telah dikecam karena gagal memberi dukungan yang kuat bagi Rohingya.(Reuters/AP/AFP)