TRIBUNNEWS.COM, ARAB SAUDI - Gerakan antikorupsi di Arab Saudi tidak berakhir dengan penangkapan 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri.

Jaksa Agung, Sheikh Saud Al Mojeb, mengatakan penahanan tersebut "hanyalah awal dari proses penting untuk memberantas korupsi di manapun itu berada."

Al-Mojeb mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi telah mencapai "tahap satu".

"Bukti-bukti dalam jumlah banyak telah dihimpun dan interogasi terperinci sudah dilangsungkan," sebut Al-Mojeb dalam pernyataan resmi.

"Sampai dengan saat ini, semua tersangka bakal mendapat akses penuh kepada pendampingan hukum dan persidangan akan digelar dalam waktu yang tepat dan terbuka bagi semua yang berkepentingan," sambungnya.

Baca: Ini Sosok Wanita yang Berani Acungkan Jari Tengah ke Rombongan Mobil Presiden Trump

Komisi antikorupsi Arab Saudi yang baru dibentuk dan dikepalai putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, telah menahan 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri.

Di antara yang ditahan terdapat Pangeran Alwaleed bin Talal, pengusaha yang mempunyai saham di berbagai perusahaan raksasa seperti Twitter dan Apple. Forbes menaksir kekayaan bersih Pangeran Alwaleed mencapai US$17 miliar atau sekitar Rp230 triliun.

Lalu ada Adel Fakieh, menteri ekonomi; Ibrahim al-Assaf, mantan menteri keuangan yang juga duduk sebagai anggota dewan perusahaan minyak, Saudi Aramco; serta Bakr bin Laden, bos perusahaan konstruksi Saudi Binladin, dan saudara laki-laki Osama bin Laden.

Laporan penangkapan itu disambut baik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Saya punya kepercayaan besar pada Raja Salman dan putra mahkota Arab Saudi, mereka tahu benar apa yang mereka lakukan," tulis Trump dalam cuitannya.

"Beberapa di antara mereka telah 'memerah' negara mereka selama bertahun-tahun!" sambung Trump.

Penyelidikan terhadap sejumlah individu tersebut mengemuka pada saat aparat Arab Saudi menggelar investigasi terkait peristiwa jatuhnya helikopter dekat perbatasan Arab Saudi-Yaman.