Banyak Negara Kecam Langkah Donald Trump Pindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem
Status Yerusalem merupakan jantung utama konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama.
Editor: Choirul Arifin
Komunitas internasional
Paus Fransiskus mengatakan: "Saya tidak dapat membungkam keprihatinan mendalam saya atas situasi yang telah muncul dalam beberapa hari ini. Pada saat yang sama, saya sangat mengharapkan semua orang untuk menghormati status quo kota, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan."
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengatakan pernyataan Presiden Trump akan membahayakan prospek perdamaian bagi warga Israel dan Palestina.
Guterres mengatakan bahwa Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua belah pihak.
"Perundingan semacam itu harus mempertimbangkan kekhawatiran yang sah dari pihak Palestina dan Israel," kata Guterres.
Uni Eropa meminta dimulainya kembali proses perdamaian yang berarti menuju solusi dua negara dan mengatakan harus ditemukan suatu cara, melalui negosiasi, untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibukota masa depan kedua negara, sehingga aspirasi dari kedua belah pihak bisa terpenuhi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat menyesalkan keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Macron menyebut upaya untuk "menghindari kekerasan dengan segala cara."
Baik China maupun Rusia juga menyatakan keprihatinan mereka. kedua negara menilai, langkah tersebut dapat menyebabkan eskalasi ketegangan di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pemerintah Inggris tidak setuju dengan keputusan AS yang tidak membantu prospek perdamaian di wilayah ini.
Dalam sebuah pernyataan dia mengatakan: "Kedubes Inggris di Israel berada di Tel Aviv dan kami tidak memiliki rencana untuk memindahkannya.
Posisi kami pada status Yerusalem sudah jelas dan sudah berlangsung lama: harus ditentukan dalam penyelesaian yang dinegosiasikan antara Israel dan Palestina, dan Yerusalem pada akhirnya harus menjadi ibukota bersama negara-negara Israel dan Palestina. Sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, kami menganggap Yerusalem Timur sebagai bagian dari Wilayah Pendudukan Palestina."
Juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan di twitter bahwa Berlin tidak mendukung posisi ini karena status Yerusalem hanya dapat dinegosiasikan dalam kerangka solusi dua negara.
Barratut Taqiyyah Rafie/Sumber: BBC