TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat mengancam pihak-pihak yang menentangnya dalam sidang status Yerusalem di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa hari silam.

'Ancaman' tersebut dilayangkan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, kepada negara-negara yang menentang mereka dalam pemungutan suara.

Seperti dikutip dari Malaysiakini, Kamis (21/12/2017), sikap AS--yang diwakili Haley--dinilai sebagai puncah arogansi negara Paman Sam tersebut.

Dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada lusinan anggota PBB, Haley menuliskan bahwa Presiden Donald Trump dan AS tersinggung dengan voting tersebut.

Haley juga mengatakan dirinya diperintahkan mengirim nama-nama negara yang melawan Trump untuk segera ditindak.

Dengan kata lain, bakal ada konsekuensi--pembalasan atau sanksi--jika negara-negara tersebut tidak mendukung keputusan AS dalam isu ini.

Trump pun memprotes bahwa negara-negara tersebut telah meraup ratusan juta bahkan miliaran dollar AS dan mereka berupaya melawan 'Paman Sam'.

Hak veto

Amerika Serikat, Senin (18/12/2017), memveto rancangan resolusi yang didukung 14 anggota Dewan Keamanan PBB terkait Yerusalem.

Rancangan resolusi itu meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan pernyataannya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Amerika Serikat bersikukuh menggunakan hak veto atas resolusi yang diinisiasi Mesir tersebut.

Namun, negara-negara Arab yang selama ini dikenal sebagai sekutu Amerika meminta dilakukan pemungutan suara untuk memperlihatkan banyaknya penentangan bahkan dari sekutu negara adidaya itu.

Seperti dikutip Associated Press, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, menyebut resolusi itu sebagai penghinaan yang tak akan terlupakan.

Dia menyebut PBB telah memaksa Amerika menggunakan hak veto hanya demi hak menentukan lokasi kedutaan besarnya akan berada di suatu negara.

Dalam rancangan resolusi ini, semua negara diminta pula menahan diri melakukan misi diplomatik di kota suci Yerusalem, merujuk resolusi yang dikeluarkan PBB pada 1980.

Lalu, tanpa menyebut nama negara, rancangan itu menyatakan penyesalan mendalam atas sebuah keputusan belum lama ini dibuat mengenai status Yerusalem.

Poin berikutnya dari rancangan resolusi yang diveto Amerika tersebut adalah mendesak semua negara mematuhi 10 resolusi terkait Yerusalem, yang terbit sejak 1967, termasuk soal status Yerusalem yang hanya bisa diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Selanjutnya, rancangan resolusi ini juga menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis kota suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, batal, dan harus dibatalkan.

Di dalam rancangan resolusi tersebut tercantum pula ulangan seruan untuk membalik tren negatif yang dapat membahayakan solusi damai bagi Israel dan Palestina. Termaktub juga seruan upaya untuk mengintensifkan dan mengakselerasi upaya internasional dan regional bagi perdamaian di Timur Tengah.