TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diperkirakan akan mengumumkan pembubaran parlemennya pada Jumat esok.

Dikutip dari ChannelNewsAsia, Kamis (5/4/2018), Najib berada di bawah tekanan untuk mengamankan mandat saat dirinya bergulat menghadapi skandal multi miliar dolar terkait dana negara dan kemarahan publik atas meningkatnya biaya hidup di negeri jiran.

Untuk mengatasi hal itu, Najib harus menangkis tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari mentor lamanya, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Najib kemungkinan akan membubarkan parlemen pada Jumat esok setelah ia memimpin pertemuan kabinet mingguan.

Abdul Rahman Dahlan, Menteri yang bertanggungjawab atas unit perencanaan ekonomi menyampaikan rencana pembubaran tersebut.

"Saya kira hari Jumat ya, mungkin, secara tradisional kami akan meluncurkan manifesto kami, setelah pembubaran parlemen, jadi manifesto itu akan diluncurkan Sabtu ini," katanya kepada Reuters.

Pembubaran parlemen membuka jalan untuk terjadinya pemilihan umum, tanggal pemungutan suara itu akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan setelah pembubaran parlemen.

Surat Kabar News Straits Times mengutip pernyataan sumber yang enggan disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa persiapan tengah dilakukan Najib untuk melakukan pertemuan setelah salat Jumat pada pekan ini.

Partai Organisasi Nasional Malaysia yang menaungi Najib, telah memimpin tiap koalisi multi etnis sejak Malaysia merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1957 silam.

Namun Najib hanya memenangkan pemilu terakhir pada 2013 setelah kalah populer dalam pemungutan suara dengan blok oposisi yang sekarang dipimpin oleh Mahathir.

Mahathir muncul sebagai kritikus bagi Najib yang gusar atas penanganan skandalnya terkait kerugian di 1Malaysia Development Bhd (1MDB), sebuah perusahaan investasi negara.

Najib pun telah membantah melakukan kesalahan.

Pemilihan umum Malaysia harus digelar pada Agustus mendatang, namun pihak oposisi mengeluhkan dua langkah baru yang dianggap didukung oleh pemerintah.

Mereka khawatir langkah-langkah itu akan meningkatkan peluang Najib.

Pekan lalu, parlemen menyetujui rencana untuk mengubah batas-batas konstituen bagi lebih dari sepertiga kursi parlemen.

Perubahan yang menurut para pengkritisi, akan memuluskan langkah Najib.

Sedangkan pada hari Senin lalu, parlemen Malaysia meloloskan RUU yang melarang beredarnya berita palsu dan menetapkan hukuman penjara hingga enam tahun bagi siapapun yang melanggar.