TRIBUNNEWS.COM, PUTRAJAYA - Mahathir Mohamad memasuki periode jabatannya sebagai Perdana Menteri baru Malaysia pada hari ini untuk memulai tugas resminya, dan langsung mengumumkan pembubaran lima agensi dan Departemen Kekuasaan Negara

Departemen kekuasaan pemerintahan yang akan diganti, yakni Majelis Profesor Negara (MPN), Departemen Pembangunan Desa Federal dan Otoritas Keamanan (JKKK), Manajemen Kinerja dan Unit Pelaksana, Departemen Perdana Menteri (PEMANDU), Departemen Urusan Khusus (JASA), dan Komisi Angkutan Umum Darat (SPAD).

Pengumuman itu dibuat dalam sidam akbar pertama kabinet baru yang digelar hari ini di Perdana Putra, Putrajaya, Malaysia.

"Pegawai-pegawai dan kaki tangan yang dilantik secara politik, bukan kita tidak memerlukan mereka, tapi ada kasus yang mana pemerintah terdahulu membelanjakan uang semata-mata untuk memberi peluang kepada penyokong mereka," ujar Mahathir pada Konferensi Pers, di Putrajaya, Malaysia, Rabu (23/5/2018).

Terkait kasus JKKK yang dilantik oleh pemerintah federal, Perdana Menteri berkata Komite tersebut menjadi terlalu memiliki unsur politik, padahal peranannya dapat dilakukan oleh pegawai pemerintahan lainnya.

Sementara peran dari SPAD akan dikembalikan kepada Kementerian Pengangkutan.

Ia juga mengungkapkan rasio Hutang Nasional kepada Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 65%.

"Kebanyakan dari orang ini akan dikeluarkan, kita akan lebih perhatian kepada mereka yang mendapatkan gaji rendah," tambahnya.

Mahathir Mohamad (92) mengangkat sumpah jabatan sebagai perdana menteri ketujuh Malaysia pada 10 Mei berkat kemenangan Pakatan Harapan pada Pemilu Malaysia ke-14, kembali bertugas selepas 15 tahun silam. Menjadi PM Malaysia keempat sejak 1981, sekaligus menjadikan dirinya sebagai perdana menteri tertua di dunia.