Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa undang-undang (UU) harus ditegakkan dalam kasus penuntutan terhadap mantan anak didiknya, Najib Razak.

"Undang-undang harus mengambil jalannya dan jika Jaksa Agung menemukan bukti yang cukup dari tindakan kriminal, maka harus segera mengambil keputusan," kata Mahathir saat wawancara untuk program Talk to Al Jazeera.

Baca: Donald Trump Mencoba Menghilangkan Rasa Khawatirnya Jelang KTT Bersama Putin

"Salah satu dari janji (Pemilu) kami adalah bahwa kami akan menghormati pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudisial, jadi saya tidak dapat mencampuri apa yang ingin dilakukan oleh Jaksa Agung," tambah Mahathir.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Jumat (6/7/2018), sebelumnya, mantan Perdana Menteri Najib Razak membantah tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya atas hilangnya jutaan dolar dari dana investasi negara 1MDB.

Tuduhan itu terkait dana yang diduga ditransfer dari SRC International ke rekening pribadi Najib.

Baca: Anies Berikan Topi Kepada Seorang Delegasi Dari Afrika Dalam Pertemuan Dai

SRC International merupakan bekas anak perusahaan 1MDB.

Pada 2015 lalu, USD 4 miliar dilaporkan hilang dari dana kekayaan 1MDB, kemudian nyaris USD 700 juta diduga telah ditransfer ke rekening pribadi Najib Razak.

Najib pun membantah telah melakukan kesalahan, ia mengatakan bahwa uang itu merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang telah dikembalikannya.

Baca: Massa Alumni 212 Akan Gelar Aksi di Gedung Kemendagri

Mahathir mengatakan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, bahwa dirinya kecewa karena Arab Saudi tidak menyangkal keterlibatan negara itu dalam kasus ini.

Namun, ia juga menegaskan, sejauh ini tidak ada bukti terkait peran negara tersebut dalam kasus penyelewengan dana 1MDB.

"Jadi, kita tidak bisa menuduh Arab Saudi, kecuali tentu saja jika ada bukti bahwa Arab Saudi telah mencoba ikut campur dalam politik malaysia," tegas Mahathir.

Baca: TGB Dukung Jokowi, Ustaz Abdul Somad: Ustaz Arifin Ilham Juga Bilang, Tunggu Habib Rizieq Shihab

Perlu diketahui, Mahathir terpilih sebagai Perdana Menteri baru Malaysia pada Mei lalu, saat koalisinya Pakatan Harapan mengalahkan koalisi Barisan Nasional yang tengah berkuasa dan telah memerintah negara itu sejak merdeka dari jajahan Inggris.

Pemerintahan Mahathir baru membuka kembali penyelidikan yang ditangguhkan sementara saat Najib masih memimpin.

Mahathir menyiapkan satuan tugas khusus untuk menangani tuduhan tersebut.

Terkait kasus Najib, sejauh ini aparat kepolisian telah menanyakan kepada politisi lainnya serta istri Najib, Rosmah Mansour dan anak tirinya, Riza Aziz.

Pihak berwenang Malaysia juga telah membekukan ratusan rekening bank yang diyakini terkait dengan 1MDB.

Mahathir menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun sejak 1981 silam hingga 2003 lalu.

Ia telah mengawasi transformasi negara itu mulai dari negara yang dianggap memiliki tingkat ekonomi yang tidak diperhitungkan hingga menjadi negara yang kini memiiliki tingkat ekonomi tinggi di Asia.

Ia dikenal sebagai bapak modernisasi Malaysia, dan 'mengemudikan' negara itu melewati krisis Asia pada 1998 serta mengubah menjadi negara yang dijuluki sebagai 'macan ekonomi'.

Setelah kemenangan elektoralnya, Mahathir mengatakan dirinya berusaha untuk mendapatkan pengampunan kerajaan demi membebaskan Anwar Ibrahim, mantan Deputinya yang dipenjara karena kasus sodomi dan korupsi.