Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hasil survei, penyelidikan dan penelitian di Amerika Serikat (AS) mengenai perang Jepang dan Jerman di zaman Perang Dunia II, menghasilkan laporan setebal 8,5 juta halaman.

Dalam laporan itu tidak ada bukti perbudakan wanita (jugun ianfu) yang dilakukan tentara Jepang.

"Pemerintah AS Clinton dan Bush selama delapan tahun lalu dalam skala besar melakukan pemeriksaan ulang mengenai kejahatan perang Jepang dan Jerman," tulis koresponden koran Sankei Yoshihisa Komori di Washington yang mendapatkan dokumen rahasia tersebut, Selasa (27/11/2018).

Terungkap bahwa tidak ada satupun dokumen pemerintah dan militer AS yang mendukung bukti yang ditemukan mengenai sistem perbudakan wanita oleh tentara Jepang.

Baca: Reino Barack Membuka Hubungan Asmara, Syahrini: Naif Bila Aku Tak Mencintaimu

Dikatakan bahwa militer perang AS memang melihat sistem wanita penghibur (PSK) sebagai perpanjangan dari sistem prostitusi Jepang. Namun bukan sistem jugun ianfu.

"Hasil survei tersebut dari dokumen rahasia yang terungkap itu diharapkan menjadi penguat dari klaim adanya Jugun Ianfu pihak Jepang, bahwa memang benar sebenarnya tidak ada sistim Jugun Ianfu," tambahnya.

Baca: Pemilik 3 Sekolah Bahasa Jepang Ditemukan Meninggal di Rumahnya, Diduga Korban Pembunuhan

Temuan pemerintah AS mengenai kejahatan perang Nazi dan kementerian pemerintah kekaisaran Jepang yang dilakukan IWG (International Workplace Group, organisasi peneliti profesional) diminta oleh Kongres Amerika Serikat meneliti masalah kejahatan perang.

Laporan disusun pada bulan April 2007 dan wartawan Amerika untuk mempromosikan analisis masalah wanita penghibur, Michael Yon dan tim penyelidikan Sankei Shimbun, menegaskan bahwa seluruh aspek hasil survei bagian tentang isu wanita penghibur itu sudah selesai.

Dokumen-dokumen resmi AS yang dirahasiakan dengan jumlah 8,5 juta halaman di dalamnya, mengungkapkan 142 ribu halaman terkait dengan dokumen kejahatan perang oleh tentara Jepang.

Dari penyelidikan dan survei yang dilakukan, lusinan contoh perwakilan dari pelanggaran tawanan perang dan pembunuhan warga sipil oleh otoritas Jepang yang terdaftar, ternyata tidak ditemukan adanya hubungan apa pun antara wanita penghibur (PSK) dengan kejahatan perang tentara Jepang.

Steven Garfinkel dari IWG sebagai Ketua tim memberikan kata pengantar laporan, menyatakan bahwa "kekecewaan" bahwa tidak ada bukti kejahatan perang dalam edisi wanita penghibur.

Ditandai dengan organisasi yang berbasis di China Americas yang mendorong investigasi mengangkat nama "Global Alliance Untuk Melestarikan Sejarah Perang Dunia II di Asia", melihat hasil tersebut sangat disayangkan tak ditemukan bukti adanya sistem Jugun Ianfu.

IWG juga mengumumkan makalah tambahan pada bagian Jepang oleh enam ahli AS.

Masalah wanita penghibur:

(1) Selama perang, militer AS telah melihat sebagai perpanjangan dari sistem prostitusi legal di negara sistem wanita penghibur di Jepang

(2) Akibatnya, militer AS dengan situasi aktual dari sistem wanita penghibur tidak memiliki pemahaman dan perhatian, tidak menyelidiki secara khusus, dan dokumen terkait tidak ada karena menganggap hal biasa sebagai sistem prostitusi yang legal.

"Dengan bukti dari penyelidikan kuat oleh AS tersebut, adanya klaim bahwa dalam perbudakan seksual dan adanya paksaan mengambil 20 juta wanita, perlu ditarik dan direhabilitasi," tulis wartawan Sankei itu.

Menurut wartawan AS Michael Yon, AS harus mencari upaya agar klaim tersebut dapat dilakukan penarikan pada kongres dan melakukan resolusi kecaman Jepang pada PBB.

Survei dimulai pada tahun 2000 untuk secara menyeluruh mengungkapkan informasi tentang kejahatan perang antara Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia II.

Pentagon, Departemen Luar Negeri, Central Intelligence Agency (CIA), memeriksa dokumen resmi yang tidak dipublikasikan itu di Biro Investigasi Federal (FBI) yang mengungkapkan dokumen berkaitan dengan kejahatan perang.