Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Memasuki hari ke-22, shutdown sebagian pemerintah federal Amerika Serikat (AS) saat ini disebut menjadi yang terpanjang dalam sejarah negara maju itu.

Seperti yang telah disampaikan mantan ibu negara AS sekaligus mantan rival Presiden Donald Trump, Hillary Clinton.

Hillary Clinton mencatat bahwa rekor shutdown saat ini telah melampaui apa yang pernah terjadi.

Hillary, yang kalah dari Trump pada pemilu AS 2016 lalu itu juga mengklaim bahwa, "AS tidak mampu untuk melanjutkan shutdown".

Baca: Raffi Ahmad Ingin Pertemukan Rafathar dengan Jan Ethes, Presiden Jokowi Bilang Begini

Sementara 85.523 tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (13/1/2019), Partai Republik dan Demokrat saat ini terjebak dalam negosiasi alot atas permintaan Trump terkait pendanaan sebesar 5,7 miliar dolar AS yang akan dialokasikan untuk membangun tembok perbatasan atau penghalang yang bertujuan menangani dugaan adanya krisis imigrasi.

Demokrat telah mengumumkan bahwa mereka hanya akan menyetujui dana sebesar 1,6 miliar dolar AS untuk keamanan perbatasan yang ditingkatkan secara general, termasuk peningkatan teknologi.

Baca: Cerita Pemburu Piton Jantan dan Betina 15 Meter, Bergumul di Rawa Tebas Kepalanya

Partai yang menguasai mayoritas parlemen AS tersebut juga tidak akan memberikan dana khusus untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko seperti yang diminta oleh Trump.

Para pemimpin Demokrat menuduh Trump sengaja menciptakan krisis untuk membenarkan kebijakannya terkait pembangunan tembok itu.

Pada Sabtu kemarin, Trump kembali menuliskan cuitannya dalam akun Twitter pribadinya bahwa, "Demokrat dapat menyelesaikan shutdown dalam 15 menit".

Ia sebelumnya mengatakan dirinya telah mempertimbangkan untuk memberlakukan situasi darurat nasional, suatu langkah yang akan memberikan kekuatan tertentu padanya untuk mendapatkan dana tunai tanpa persetujuan Kongres.

Baca: Mbah Mijan Deg-degan Ariel Noah dan Luna Maya Kembali Dekat: Mari Doakan Mereka

Sementara itu, DPR AS pada Jumat lalu memberikan suara untuk menyetujui suatu tindakan yang memastikan bahwa pegawai federal yang terkena dampak shutdown akan mendapatkan gajinya saat pemerintah federal dibuka kembali.

Trump diperkirakan akan menandatangani Revisi Undang-undang (RUU) yang telah melewati persetujuan Senat itu.

Sekitar 25 persen dari pemerintah federal telah mengalami shutdown atau ditutup sejak 22 Desember 2018.

Langkah tersebut menyebabkan sekitar 800 ribu pegawai federal tidak dapat mengambil gaji mereka pada Jumat lalu.