TRIBUNNEWS.COM, Trondheim, Norwegia - Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai kebutuhan bagi kehidupan manusia sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, ancaman terhadap keanekaragaman hayati global terus menguat hingga ke tingkat kepunahan.

Di Indonesia, sejumlah spesies justru terpantau mengalami peningkatan populasi.

Hal itu menjadi bahasan utama di Trondheim Conference on Biodiversity yang berlangsung di Kota Trondheim, Norwegia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan pidato kunci saat pembukaan konferensi itu, Selasa (2/7) waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia.

Dalam pidatonya Menteri Siti menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki lebih dari 51 juta ha kawasan perlindungan yang setara dengan lebih dari 28% luas daratan.

Ini melebihi target yang sebesar 17% yang ditetapkan dalan konvensi keanekaragaman hayati (CBD) yang populer disebut Aichi target.

Demikian juga untuk kawasan konservasi perairan dimana Indonesia telah memiliki sekitar 20 juta ha per 2018. Melebihi target yang dipancang untuk dicapai pada tahun 2020.

“Kami telah merancang Rencana Aksi Strategis Keanekaragaman Hayati Indonesia 2015-2022 dengan tiga tujuan utama, memperkuat pengamanan keanekaragaman hayati, memanfatkan secara lestari keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan rakyat, dan mengelola keanekaragaman hayati secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat,” kata Siti Nurbaya.

Baca: Norwegia-Indonesia Perpanjang dan Perluas Cakupan Kerja Sama Pengendalian Perubahan Iklim

Selain itu, Indonesia telah merancang sejumlah rencana aksi strategis nasional untuk sejumlah spesies, seperti harimau sumatera, badak sumatera, orangutan, gajah dan burung rangkong.

Dampak dari berbagai kebijakan itu, terjadi kenaikan populasi sejumlah spesies yang terancam punah di Indonesia berdasarkan pantauan di 273 titik.

Diantaranya adalah populasi jalak bali (Leucopsar rothschildi) di Bali Barat yang naik dari 31 individu pada tahun 2015 menjadi 191 individu di tahun 2019.

Kenaikan populasi juga terjadi untuk harimau sumatera di Taman Nasional Gunung Leuser, Kerincil Sebelat, Berbak Sembilang dan Bukit Barisan Selatan. Kerja-kerja konervasi yang dilakukan Indonesia berhasil menaikan populasi harimau sumatera dari 0,07 individu per ha ditahun 2013 menjadi 1,24 individu per ha di tahun 2018.

Laporan terbaru mimbar kebijakan-ilmu pengetahuan antara pemerintah untuk keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem (IPBES) mengungkap fakta suram nasib keanekaragaman hayati dunia.

Dalam laporannya IPBES mengungkap sekitar 1 juta spesies terancam punah, bahkan hanya dalam hitungan dekade.

Laporan itu juga menyatakan, tingkat kepunahan spesies secara global sudah puluhan kali bahkan ratusan kali lebih tinggi dibandingkan 10 juta tahun terakhir dan semakin cepat.

Situasi itu terjadi karena faktor-faktor terkait perubahan penggunaan lahan dan laut, polusi dan perubahan iklim.

Selain itu, laporan IPBES juga menekankan bahwa keanekaragaman hayati sejatinya lebih luas dari sekadar persoalan lingkungan. Keanekaragaman hayati juga memiliki nilai ekonomi yang harus diperhitungkan dalam neraca keuangan.

Keanekaragaman juga menyediakan dukungan pembangunan seperti pangan, air, energi, ketahanan, dan kesehatan.

Kembangkan Bioprospeksi

Untuk mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dalam menyokong ketahanan pangan dan kesehatan, Indonesia mengembangkan bioprospeksi.

Sebagai contoh, karang spons Candidaspongia sp. yang merupakan endemik di Teluk KUpang telah diidentifikasi sebagai anti kanker.

“Pemanfaatan berkelanjutan untuk bioprospeksi di tingkat industri dirancang dan diimplementasikan yang melibatkan perusahaan swasta dan milik negara dengan prinsip-prinsip akses dan pembagian manfaat di bawah Protokol Nagoya,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen memuji sejumlah capaian Indonesia.

Dia menyatakan, Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan dan juga kebakaran hutan berkat kebijakan yang baik dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah. (***)