Keputusan Kabinet Mahathir ini sangat mengejutkan mengingat sebelumnya perusahaan lokal justru tak diberi izin.

Tahun lalu, Malaysia membatalkan pengesahan layanan ride-hailing untuk melindungi pengendara dan penumpang.

Selain itu pada 2017, pemerintah melarang beroperasinya penyedia layanan ride-hailing setempat, Dego Ride karena masalah keamanan.

Analisis Kementerian Transportasi pada saat itu menemukan bahwa risiko pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kecelakaan fatal adalah 42,5 kali lebih tinggi daripada untuk bus dan 16 kali lebih tinggi daripada mobil.

Bahkan beberapa politisi partai konservatif PAS, Khairuddin Aman Razali menolak masuknya startup asal Indonesia, Gojek, ke negaranya.

Diberitakan harian lokal Malay Mail Jumat (23/8/2019), politisi dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) itu menyebut masuknya Gojek berpotensi meningkatkan angka pelecehan seksual.

“Gojek akan memicu terjadinya interaksi antara dua manusia berbeda jenis kelamin yang bertentangan dengan hukum Syariah,” bunyi pernyataan resmi Razali.

Selain itu, dia menerangkan kehadiran startup yang didirikan Nadiem Makarim itu bakal meningkatkan jumlah kecelakaan sepeda motor dan memengaruhi kualitas transportasi massal.

Anggota parlemen Malaysia dari Distrik Kuala Nerus, Terengganu, itu juga mengkhawatirkan memburuknya polusi udara jika Gojek sampai beroperasi.

Tak hanya Razali yang cemas akan beroperasinya Gojek.

Rekan satu partai, Husain Awang, juga mengungkapkan hal yang sama.

Wakil rakyat dari Terengganu tersebut mengklaim angka pelecehan seksual meningkat di Indonesia sejak kehadiran Gojek.

Husain pun mengecam kemunculan Gojek sebagai bukti pemerintah telah gagal mengurus transportasi umum dan mengatasi kemacetan.

"Saya mendesak pemerintah untuk tidak mengizinkan Gojek hadir, termasuk di masa uji coba. Pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas moda transportasi seperti MRT dan LRT," kecamnya.