Susi Pudjiastuti: Penegakan Hukum Para Pencuri Ikan Beda dengan Persahabatan Maupun Investasi
Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti Tegaskan Penegakan Hukum Para Pencuri Ikan Beda dengan Persahabatan dan Investasi
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
"Kami tentunya akan begini, kami masing-masing punya sikap. Kami nanti harus mencari solusi yang baik," kata Prabowo yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (3/1/2020).
Prabowo lantas menegaskan kembali, akan menyelesaikan persoalan ini dengan baik.
"Bagaimanapun China adalah negara sahabat," katanya.
Saat ditanya oleh rekan media soal penambahan personel, Prabowo berseloroh untuk santai.
"Kita cool saja, santai," tuturnya.
Ada Pelanggaran ZEEI di Natuna
Sementara itu, terkait adanya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna, Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara.
Mahfud MD menuturkan, rencananya pemerintah membuat regulasi terpadu terkait pengawasan keamanan di sektor kelautan untuk mencegah tumpang tindih regulasi.
"Presiden menginstruksikan agar penanganan laut itu terpusat," kata Mahfud MD yang Tribunnews kutip melalui kanal YouTube metrotvnews, Selasa (31/12/2019).
Ia menerangkan, di sektor pengawasan kelautan Indonesia, terdapat tujuh lapis regulasi.
Menurutnya, banyaknya regulasi yang harus ditembus itu menjadi penghambat.
"Itu sama sekali tidak efisien, menghambat administrasi pemerintahan, menghambat laju perdagangan juga. Lalu lintas barang dan manusia agak terhambat," katanya.
Mahfud kembali menegaskan, alasan tersebut lah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas regulasi yang ada.
"Prinsip Menkopolhukam dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah bicara, sudah ketemu," katanya.
