TRIBUNNEWS.COM - Para pejabat di Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB) tidak lagi diperkenankan menggunakan aplikasi pesan instan WhatsApp sebagai media komunikasi.

Juru bicara PBB mengatakan bahwa aplikasi ini tidak didukung dengan sistem yang aman. 

Anggapan tersebut berkaitan dengan kasus pembajakan ponsel melalui WhatsApp milik CEO Amazon, Jeff Bezos.

Kasus pembajakan ini diduga dilakukan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman beberapa waktu lalu.

"Pejabat PBB diminta untuk tidak menggunakan WhatsApp karena aplikasi itu tidak didukung dengan mekanisme yang aman," kata seorang Juru Bicara PBB, Farhan Haq.

Menurut Farhan, arahan bagi para pejabat PBB untuk tidak menggunakan aplikasi WhatsApp sebenarnya sudah dilakukan sejak Juni 2019 lalu.

Menanggapi langkah yang diambil oleh PBB, WhatsApp pun mengklaim bahwa pihaknya telah menyediakan sistem keamanan terbaik untuk penggunanya.

Sebagai informasi, WhatsApp saat ini digunakan oleh lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif.

Direktur Komunikasi WhatsApp, Carl Woog mengatakan, sistem enkripsi end to end yang sudah diimplementasikan pada WhatsApp membuat percakapan pribadi penggunanya terlindungi.

"Teknologi enkripsi yang kami kembangkan dengan Signal, juga sudah mendapat pengakuan dari pakar keamanan siber. Bahkan mendapat posisi terbaik yang tersedia untuk orang-orang di seluruh dunia," ungkapnya.

Peneliti dari firma keamanan Checkpoint, Oded Vanunu membenarkan hal tersebut.

Ia menegaskan bahwa WhatsApp memang sangat serius menangani persoalan keamanan yang ada di dalam aplikasinya.

Oded pun menilai, aplikasi chatting seperti WhatsApp tetap akan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dengan beragam cara.

"Setiap aplikasi memiliki kerentanan yang dapat Anda manfaatkan dengan cara tertentu," kata Oded.