Hubei Diisolasi, WNI di Sana Difasilitasi Psikolog oleh Kemlu RI
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menuturkan, konseling untuk WNI dalam rangka menjaga kesehatan mereka
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rina Ayu
TRIBBUNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar RI di Beijing memberikan fasilitas psikolog pada warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di provinsi Hubei, China Tengah.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menuturkan, konseling untuk WNI dalam rangka menjaga kesehatan mereka.
Baca: UPDATE Virus Corona: China Laporkan 100 Kematian Baru di Hubei, Total 1.770 Korban Meninggal
"Kemlu tetap mmberikan perhatian, KBRI Beijing selalu menjalin kontak dengan yang bersangkutan, kami juga ada psikolog untuk menelpon secara rutin agar ada teman bicara," ujar Judha yang ditemui di kawasan Blok M space, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).
Diketahui, pada awal Februari lalu pemerintah Indonesia mengevakuasi 237 WNI dan satu WNA suami WNI dari provinsi Hubei.
Jumlah total WNI yang berada di pusat penyebaran virus covid-19 itu adalah 245 orang.
Baca: Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi Umumkan 3 WNI Positif Terinfeksi Virus Corona di Jepang
Saat pemulangan itu empat WNI memilih bertahan, sementara tiga WNI saat menjalani tahapan screnning kesehatan oleh otoritas China, kesehatannya tidak fit dan tidak bisa pulang ke tanah air.
"Tiga mahasiswa saat ini tinggal di asrama masing-masing, dua diantaranya adalah mahasiswa kedokteran, jadi mereka paham dengan protokol kesehatan yang harus dijalani," ungkap Judha.
58 juta jiwa di Hubei diisolasi
Sebanyak 58 jiwa di Provinsi Hubei, kini harus puas menjalani kehidupan yang diisolasi dari dunia luar.
Ini merupakan, kebijakan baru yang dicanangkan pemerintah China.
Dilansir dari The Sun, pengumuman isolasi ini, dilakukan pada hari Minggu (16/2/2020) lalu.
Pemerintah menetapkan, hanya ada satu anggota keluarga yang boleh keluar meninggalkan rumah.
Baca: Virus Corona Mengancam, Singapura Keluarkan Himbauan Warga Tinggal di Rumah
Baca: Tewas, Direktur Rumah Sakit Wuhan Jadi Tumbal Ganasnya Virus Corona
Itu hanya untuk membeli keperluan pokok, di supermarket.
Para perwakilan masing-masing rumah ini, hanya boleh keluar tiga hari sekali.
Ada 200.000 pedesaan di Provinsi Hubei, China.
Diperkirakan, ada sekitar 24 juta jiwa di pedesaan ini.
Kini, lokasi pedesaan juga akan ditutup rapat.
Baca: Sibuk Tangani Pasien Virus Corona, Dokter Ini Rela Jalani Prosesi Pernikahan 10 Menit Saja
Baca: Update KBRI: Ada 77 Orang Positif Virus Corona di Singapura
Kawasan ini, nantinya bisa diakses penduduk setempat hanya melalui satu pintu masuk yang dijaga.
Pembatasan serupa, juga dilakukan di kawasan pemukiman tengah kota.
Dilansir The Sun dari South China Morning Post (SCMP), pemerintah mengatakan penduduk harus berdiam diri di rumah.
Apabila ingin keluar, mereka harus mengenakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain.
"Semua tempat rekeasi dan hiburan harus ditutup."
"Semua kegiatan masyarakat juga diberhentikan."
"Pernikahan harus ditunda dan proses pemakaman dikurangi."
Baca: Virus Corona Mengancam, Singapura Keluarkan Himbauan Warga Tinggal di Rumah
Baca: 2 Warga Malaysia di Kapal Pesiar Diamond Princess Terinfeksi Virus Corona
Bahkan, sekedar mengunjungi tetangga itu sangat dilarang otoritas China.
Pemeintah daerah Hubei, telah melarang kendaraan dan angkutan umum.
Pengecualian untuk, mobil van polisi, ambulans dan kendaraan berlisensi khusus lainnya.
Warga yang diisolasi ini, kehidupannya akan dibantu oleh pemerintah.
Semua bisnis dan semua tempat umum juga dikosongkan.
Penutupan ini, akan dilakukan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah.
Tapi untuk toko kimia, hotel, toko makanan dan layanan medis diperbolehkan untuk tetap beroperasi.
Bagi mereka yang melanggar peraturan baru ini, petugas berwajib akan menberikan sanksi.
"Mereka yang tidak melapor atau tidak mematuhi peraturan ini akan ditangani dengan tegas dan serius. Kepala unit harus bertanggungjawab," bunyi penjelasan pemerintah dilansir The Sun dari Strait Times.
Kebijakan baru ini dimulai sejak mantan Wali Kota Shanghai, Ying Yong menjabat di Provinsi Hubei.