Sejarah Baru Politik Malaysia, Parlemen Berwenang Memilih PM, Mahathir Kembali ke Bersatu
Pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, parlemen akan menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Sugiyarto
Shamrahayu juga menilai bahwa suara mayoritas adalah sesuatu yang logis dan penting untuk stabilitas pemerintahan yang akan dibentuk.
Sebab, hal itu menunjukkan kandidat yang memperoleh dukungan optimal telah memenuhi syarat untuk memegang jabatan perdana menteri.
Sementara itu, pakar hukum Internasional Universitas Islam Malaysia Prof Dr Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood juga berbagi pandangan yang sama dengan Dr Shamrahayu.
Nik Ahmad Kamal menilai bahwa perdana menteri berikutnya setidaknya harus mendapatkan suara mayoritas sederhana.
"Saya tidak yakin apakah masing-masing partai politik akan mencalonkan seorang kandidat ... mungkin hanya beberapa nama yang akan diusulkan mengingat krisis politik sekarang yang berpusat di sekitar para pemimpin tertentu," katanya.
Ia juga mengatakan mungkin saja ada anggota parlemen yang tidak dapat menghadiri sidang khusus karena keadaan yang tidak dapat dihindari.
Namun karena pentingnya proses ini bagi negara, partai harus memastikan setiap anggota parlemen mereka hadir untuk memberikan suara.
"Yang penting adalah 112 suara bahkan jika 222 anggota parlemen tidak datang, namun kehadiran yang sempurna sangat penting karena masa depan negara ini dipertaruhkan," tambahnya.
4 Hal Penting yang Harus Diketahui tentang Memanasnya Situasi Politik di Malaysia Saat Ini
Seperti yang dirangkum dari The Guardian, inilah hal-hal penting yang harus diketahui tentang politik Malaysia saat ini:
1. Apa alasan Mahathir mengundurkan diri?
Mahathir tidak memberikan alasan jelas atas pengunduran dirinya.
Disebut ada ketegangan lama dalam aliansi yang berkuasa, Pakatan Harapan yang mencoba menggagalkan kemitraan dan kesepakatan antara Mahathir dan Anwar Ibrahim.
Mahathir dan Anwar telah berselisih selama puluhan tahun, tetapi mereka mendadak bersatu menjelang pemilihan umum 2018 untuk menggulingkan pemerintah Najib Razak, yang terjerat dalam sengketa korupsi 1MDB.