TRIBUNNEWS.COM - Pandemi virus corona (Covid-19) melanda dunia. Jepang akan  mengumumkan kondisi darurat nasional untuk mengatasi masalah itu.

Kebijakan ini berbeda dengan lockdown di negara-negara lainnya.

Rencananya, keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada Selasa (7/4/2020) dan mulai dijalankan Rabu (8/4/2020).

Keadaan darurat nasional ini akan ditetapkan di beberapa wilayah termasuk Tokyo, di mana terdapat lonjakan kasus virus corona.

Lantas seperti apa gambaran darurat nasional yang diterapkan di Jepang? Berikut rangkumannya yang disadur dari AFP.

1. Area yang terpengaruh

Meski istilahnya darurat nasional, tapi penerapannya tidak secara nasional.

Para ahli medis memercayai ada 7 area di mana Covid-19 menyebar dengan cepat dan berisiko membebani sistem perawatan kesehatan.

Baca: Iran Tolak Tawaran Bantuan AS untuk Atasi Pandemi Virus Corona

Baca: APD Langka, Tenaga Medis di Sukoharjo Pakai Jas Hujan Tangani Virus Corona

Pada Senin (6/4/2020) Abe mengatakan kondisi darurat akan mencakup Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Saitama, pusat Osaka dan Hyogo, serta wilayah barat daya Fukuoka.

Kota-kota dan wilayah lain tidak terpengaruh. Pada Februari Gubernur Hokkaido Utara sempat mengumumkan keadaan darurat setempat, tapi beberapa minggu kemudian dicabut.

2. Apa yang diperbolehkan?

Keadaan darurat memberi kewenangan ke gubernur di daerah yang terkena dampak, untuk menyerukan pembatasan pergerakan dan perdagangan.

Gubernur bisa meminta warganya untuk tetap di rumah, membatasi kegiatan yang tidak mendesak dan bekerja dari rumah. Cara ini terbukti sukses di Tokyo.

Baca: 228 ABK WNI Kapal Pesiar MSC Fantasia Telah Dipulangkan

Hal ini juga membuat gubernur punya kewenangan untuk meminta penutupan tempat umum seperti tempat hiburan atau pusat perbelanjaan.

Transportasi umum diperkirakan akan terus berjalan meski lebih terbatas. Toko-toko dan beberapa tempat usaha mungkin tetap buka.

Namun kekuatan penegakannya tidak dilandasi hukum formal, sehingga tidak ada hukuman bagi yang melanggar aturan.

Jepang akan bergantung pada kesadaran masyarakatnya, baik dari imbauan sesama warga atau inisiatif untuk menghormati aturan.

3. Jadi apa yang bisa diminta gubernur?

Kekuasaan terkuat yang diberikan ke gubernur adalah dibolehkan mengambil bangunan atau tanah untuk tujuan medis.

Baca: 25 Dokter di Indonesia Meninggal karena Terpapar Covid-19, Termasuk dr Naek L Tobing

Ini bisa berarti mengharuskan pemilik tanah untuk menyerahkan propertinya agar bisa dibangun fasilitas medis sementara, atau beberapa tempat usaha untuk memberi ruang bagi perawatan pasien.

4. Bagaimana reaksi masyarakat?

Meski kebijakan ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat, Jepang berharap setidaknya sebagian besar individu dan tempat usaha akan patuh.

Banyak orang telah mematuhi perintah untuk bekerja dari rumah, terlihat dari sepinya sistem transportasi Tokyo dalam beberapa pekan terakhir yang biasanya terlihat ramai.

Permintaan dari Gubernur Tokyo agar orang-orang tetap di rumah pada akhir pekan juga membuat jalanan jauh lebih sepi, bahkan di hari-hari terakhir musim bunga sakura yang cerah.

Sistem hukum di Jepang dipengaruhi ekses masa perang yang membatasi kekuasaan pemerintah atas warganya.

Yasutoshi Nishimura, menteri yang bertanggung jawab atas hukum yang menerapkan keadaan darurat mengatakan, warga akan diminta bukan diperintahkan.

"Sistem hukum kami dibentuk sehingga orang-orang secara keseluruhan bersatu dan berbagi beban untuk mencegah penyebaran infeksi," katanya di parlemen pada Senin (6/4/2020), merujuk pada perbandingan daripada diperintahkan.

Baca: Seorang Karyawan BPD Papua Positif Covid-19

Kabar baiknya, ada pertanda publik akan mematuhi aturan, dengan jajak pendapat yang ditrbitkan TV swasta TBS pada Senin (6/4/2020) menunjukkan 80 persen responden mendukung deklarasi darurat nasional.

5. Bagaimana akan dideklarasikan?

Kebijakan darurat nasional berasal dari revisi Undang-undang 2012 yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran Covid-19.

Deklarasi hanya bisa dibuat jika kondisi tertentu terpenuhi, termasuk virus yang menyebar cepat dan berdampak signifikan pada kehidupan warga dan ekonomi.

Untuk membuat keputusan tersebut Abe harus berkonsultasi dengan satuan tugas yang mencakup para ahli hukum dan profesional medis.

Satgas ini telah dibentuk bulan lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bukan Lockdown, Inilah Gambaran Lengkap Darurat Nasional di Jepang