Parlemen Irak Tunjuk Mantan Kepala Intelijen jadi Perdana Menteri Baru
Parlemen Irak telah menyetujui mantan Kepala Intelijen Mustafa al-Kadhimi sebagai Perdana Menteri baru.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Pejabat administrasi sementara ini tengah mempertimbangkan pemotongan tunjangan dan gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Secara terpisah, Bank Dunia telah memproyeksikan produk domestik bruto Irak (PDB) akan mengalami kontraksi 9,7 persen pada 2020 ini.
Hal ini tercatat sebagai kinerja tahunan terburuk Irak sejak 2003.
Reaksi Terhadap Pemerintahan Baru di Irak
Lebih jauh, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyambut pemerintah baru Irak melalui panggilan telepon dengan Kadhimi.
"Mereka membahas kerja keras mendesak pemerintah Irak melaksanakan reformasi," kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan.
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS menambahkan, pemerintah baru di Irak juga harus menangai Covid-19 serta korupsi.
Secara terpisah, dalam pernyataan, Perwakilan Khusus PBB, Jeannie Hennis-Plasschaert mendesak Kadhimi.
Plaschaert mendesak Kadhimi agar menyelesaikan pembentukan kabinetnya.
Baca: Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo Sebut Ada Bukti Besar Virus Corona Berasal dari Lab di China
Baca: Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo Mengaku Belum Melihat Pemimpin Korut Kim Jong Un
Lebih lanjut, Mike Pompeo memperingatkan bahwa ia menghadapi pertempuran berat dan tidak ada batas waktu.
"Pemerintah Irak yang baru harus bergerak maju memberlakukan perubahan yang berarti," kata Pompeo.
"Seperti halnya peluang, tantangannya banyak," tegas Mike Pompeo.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
