Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Lagi-lagi Yayasan Amakudari, lembaga swasta bentukan pemerintah Jepang untuk menampung para pensiunan pejabat, menimbulkan pertanyaan serius dari kalangan oposisi Jepang dalam rapat anggota parlemen, Seninn (1/6/2020).

"Masa proyek pemerintah 76,9 miliar yen diberikan ke lembaga Amakudari, lalu 74,9 miliar yen diserahkan ke Dentsu, perusahaan periklanan terbesar di Jepang," kata Kazuhiro Haraguchi, Ketua Partai Demokratik Nasional Jepang dalam jumpa pers, Senin (1/6/2020).

"Kalau mau hemat biaya, berikan saja langsung ke Dentsu, untuk apa yang 2 miliar selisihnya tersebut," tambahnya.

Baca: Sembunyikan Narkoba Secara Rapi Dari Istrinya Widi Mulia, Ini Pengakuan Dwi Sasono

Rincian 2 miliar yen tersebut menurut yang diperoleh kalangan oposisi Jepang tersebut, 1,56 miliar yen untuk pekerjaan di yayasan tersebut, biaya personel sekitar 120 juta yen, sisanya terungkap sebagai biaya perjalanan dan perlengkapan kantor.

Proyek tersebut adalah mengerjakan manfaat berkelanjutan bagi perusahaan skala kecil menengah yang punya hak mendapatkan subsidi 2 juta yen sebagai bagian bantuan pemerintah atas antisipasi pandemi corona, mengakibatkan para UKM kesulitan di bidang bisnis.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) bertanggungjawab atas proyek tersebut dan sebagai pelaksanaannya telah melakukan penawaran kompetitif secara umum.

Baca: Pengakuan Demonstran Bertato Pulau Nusantara yang Terlibat Kerusuhan di Philadelphia

Pembayaran kepada sekitar 1,5 juta UKM di Jepang. Untuk pengerjaan proyek itulah terpilih oleh METI Yayasan Dewan Service Design Engineering, Yayasan Amakudari para pejabat pemerintah Jepang.

Yayasan di Chuoku Tokyo itu menerima kontrak 76,9 miliar yen.

Menurut Badan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI), Yayasan dewan itu didirikan pada 2016 oleh Dentsu, Pasona, sebuah agen penyedia staf (tenaga kerja), dan transcosmos, sebuah industri layanan TI, dan dipercayakan kepada 14 bisnis dari kementerian tersebut.

Dua puluh satu karyawan yayasan yang diperbantukan dari tiga perusahaan bekerja dan bertanggung jawab atas prosedur pembayaran untuk manfaat.

Baca: Mantan Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap, Berikut Daftar Dosanya

Haraguchi, Ketua Partai Demokratik Nasional Jepang, mengkritik bahwa "kejahatan Corona" terlalu membingungkan, atau bahwa biaya administrasi terlalu besar dan mengindikasikan bahwa komite anggaran akan mengejar hal-hal yang aneh itu.

Shu Watanabe, pimpinan yang mewakili partai oposisi (Partai Demokrasi Nasional) dari Komite Anggaran DPR, bertemu dengan Satoshi Sakamoto, kepala partai yang berkuasa (LDP) kemarin dan meminta agar wakil direktur Yayasan diundang ke komite anggaran parlemen untuk memberikan penjelasan lengkap.

Sebagai langkah ekonomi darurat untuk coronavirus baru, partai oposisi mengintensifkan pengejaran "manfaat berkelanjutan" yang membayar hingga 2 juta yen untuk perusahaan yang penjualannya menurun, dengan mengatakan bahwa keadaan korporasi yang dipercayakan oleh pemerintah tidak jelas.

Partai oposisi menduga kuat bantuan pandemi corona diobyekkan untuk cari untung beberapa oknum pejabat Jepang saja.

Baca: Peringati Hari Lahir Pancasila, Kementerian PPPA Beri 1.280 Bantuan Spesifik Perempuan dan Anak

Bantuan pemerintah kepada UKM di Jepang sebantak 1,5 juta perusahaan, dan tercatat akan mengeluarkan uang sekitar nantinya 2 triliun 317,6 miliar yen dalam anggaran tambahan pertama pada bulan April 2020.

Untuk itu dibuka pusat operasi dan tempat dukungan aplikasi yang terbuka di sekitar 400 lokasi di berbagai tempat di Jepang dengan biaya proyek diberikan 76,9 miliar yen ke yayasan tersebut.

Aplikasi untuk manfaat berkelanjutan tersebut dimulai efektif dari tanggal 1 Juni 2020.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri pada awalnya mengatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan dalam waktu sekitar dua minggu setelah aplikasi, tetapi ada kasus-kasus yang memerlukan waktu lebih lama dari itu.

Baca: Kemenkop Usut 15 Koperasi Simpan Pinjam Ilegal, Sebagian Besar tak Berbadan Hukum

Sulit untuk terhubung ke beranda aplikasi dan pusat panggilan. Saat ini, sekitar 750.000 kasus, 60 persen dari jumlah aplikasi belum disediakan.

Pihak METI yang bertanggung jawab atas bisnis ini, mengatakan tidak ada masalah, tetapi belum menjelaskan rincian rasionalisasi biaya biaya tersebut.

Demikian pula kelompok yayasan maupun Dentsu tidak memberikan penjelasan dari keadaan sebenarnya dari bisnis di mana sejumlah besar pajak rakyat diinvestasikan telah hilang.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com