Hubungan Dua Korea Makin Panas, Menteri Unifikasi Korea Selatan Mundur
Dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan antar-Korea.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Rodong Sinmun, Surat Kabar resmi Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, menerbitkan foto yang menunjukkan kantor penghubung sebelum dan sesudah dihancurkan, bersama serangkaian artikel dan komentar KCNA yang mengkritik Korea Selatan.
Kim Yo Jong juga dengan keras mengkritik Presiden Moon dalam pernyataan yang dimuat KCNA dalam laporan yang lain.
Adik Kim Jong Un itu menuding Moo gagal mengimplementasikan salah satu isi Perjanjian tahun 2018.
Pihak 'Gedung Biru' Istana Kepresidenan Korea Selatan, mengatakan kritik terhadap Moon adalah kasar dan tidak masuk akal, serta merusak kepercayaan yang dibangun oleh para pemimpin dua Koreas.
"Kami tidak akan lagi menerima perilaku yang tidak masuk akal," kata juru bicara Blue House Yoon do-Han dalam sebuah konferensi pers.
Moon menjadi mediator antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong un yang mengarah ke serangkaian pertemuan tingkat tinggi dua pimpinan negara, pada 2018 dan 2019. Meskipun KTT itu masih gagal untuk mencapai terobosan pada denuklirisasi.
Korea Utara Perbanyak Pasukan di Perbatasan
Dalam laporan KCNA yang lain pada Rabu (17/6/2020), juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) mengatakan akan mengirimkan pasukan ke Gunung Kumgang dan Kaesong dekat perbatasan, di mana kedua negara tersebut telah melakukan proyek ekonomi bersama di masa lalu.
Juru bicara KPA juga mengatakan polisi yang telah ditarik dari Zona Demiliterisasi (DMZ) akan dibangun ulang.
Sementara unit artileri akan diperkuat di dekat perbatasan laut Barat, di mana para pembelot sering mengirim pesan-pesan propaganda anti-Korea Utara.
Kementerian Pertahanan Seoul mendesak Korea Utara untuk mematuhi Pakta militer 2018 antar-Korea, di mana kedua belah pihak berjanji untuk menghentikan "semua tindakan bermusuhan" dan membongkar pos militer di sepanjang DMZ.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan pada perkembangan terbaru di Semenanjung Korea.
"Sekjen PBB menyerukan dimulainya kembali dialog antar-Korea yang mengarah ke solusi damai yang memberi manfaat bagi perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang," kata juru bicara PBB Eri Kaneko di New York.
Sebelumnya militer Korea Utara menyatakan siap untuk mengambil tindakan tegas, jika para pembelot masih terus mengirim selebaran anti-Pyongyang di perbatasan Korea.
