Demikian dilaporkan Kantor Berita Resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), Selasa (16/6/2020).

Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan hubungan dua Korea makin buruk, dan mereka telah mempelajari "rencana aksi" untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterkan di bawah Pakta Inter-Korea dan "mengubah garis depan menjadi sebuah benteng."

"Militer kami akan dengan cepat dan menyeluruh melaksanakan keputusan dan perintah dari Partai dan pemerintah," demikian pernyataan KPA seperti dilaporkan kantor berita KCNA.

Ketegangan telah meningkat saat Pyongyang mengancam untuk memutuskan semua komunikasi antar-Korea dan mengambil tindakan balas dendam atas selebaran, yang membawa pesan kritis kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong un termasuk soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Selebaran 'propaganda" dari para pembelot - biasanya disampaikan pada balon udara atau mengambangkan botol di aliran sungai.

Pada Sabtu pekan lalu, Kim yo Jong, saudari Kim Jong Un--pejabat senior Partai Buruh yang berkuasa, mengatakan ia memerintahkan militer untuk mempersiapkan tindakan tegas terhadap Korea Selatan.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mendesak Pyongyang pada Senin (15/6/202.), untuk menjaga kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh dua pemimpin dan kembali ke jalan dialog.

Sebelumnya Korea Utara mengatakan pada Selasa (9/6/2020) akan memutuskan semua sambungan atau saluran komunikasi dengan Korea Selatan.

"Korea Utara menyebut, ini sebagai langkah pertama menuju sepenuhnya mematikan semua sarana komunikasi dengan Seoul," Kantor Berita Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA).

Selama beberapa hari ini, Korea Utara telah menyerang Korea Selatan, mengancam akan menutup kantor penghubung antar Korea dan proyek lainnya, jika Korea Selatan tidak menghentikan pembelot mengirim leaflet atau selebaran ke Pyongyang.

Pejabat pemerintah tertinggi di Korea Utara, termasuk saudari Kim Jong un, Kim yo Jong, dan Kim Yong Chol (Wakil Ketua Komite Pusat Partai Buruh Korea) bertekad "akan melakukan langkah-langkah itu untuk melawan musuh Korea Selatan."

"Sebagai langkah pertama, di hari Selasa, Korea Utara akan mengakhiri jalur komunikasi di kantor penghubung antar Korea, dan hotline antara dua militer dan kantor kepresidenan, antara lain," kata laporan KCNA.

Laporan KCNA menyatakan, Korea Utara menuduh pemerintah Korea Selatan tidak bertanggung jawab sehingga memungkinkan pembelot untuk menyakiti martabat kepemimpinan tertinggi Korea Utara.

"Ini adalah tanda permusuhan kepada semua warga kami," kata KCNA.

"Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu untuk duduk berhadapan dengan pemerintah Korea Selatan dan tidak ada masalah untuk berdiskusi dengan mereka, karena mereka hanya membikin kita kecewa kita,"(AP/Reuters/Channel News Asia)