TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan penolakan resmi terhadap sebagian besar klaim maritim Tiongkok soal sengketa Laut China Selatan.

Sebagaimana diketahui saat ini, Laut China Selatan tengah dalam eskalasi antara Washington dan Beijing.

Mike Pompeo menggambarkan situasi tersebut justru memperkuat kebijakan AS.

"Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan benar-benar melanggar hukum," kata Pompeo, dikutip Tribunnews dari CNN.

Baca: Klaim Tiongkok soal Laut China Selatan Disebut Ancaman Jangka Panjang dan Serius Melebihi Korut

Baca: China Tuding Amerika Lakukan Provokasi di Laut China Selatan

"Dunia tak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," tambah Pompeo.

"Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami untuk melindungi hak kedaulatan mereka berdasarkan hukum internasional," tegas Pompeo.

Beijing Mengklaim 1,3 juta mil persegi Laut China Selatan

Lebih jauh, Beijing dikabarkan mengklaim hampir semua 1,3 mil persegi Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya.

Selama beberapa tahun terakhir, China juga membangun benteng militer di beberapa pulau.

Tetapi pulau-pulau dan perairan tertentu di Laut China Selatan diklaim CHina.

Termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Taiwan.

Beijing juga disebut menghambat kegiatan komersial, seperti penangkapan ikan atau eksplorasi mineral beberapa negara tersebut.

Keduataan Besar China di Washington Sebut Pompeo Putar Balikkan Fakta dan Hukum Internasional

Terkait sengketa Laut China Selatan, pada Senin malam (13/7/2020) Kedutaan Besar China di Washington menyampaikan tanggapan keras atas pengumuman Pompeo.

Pihak Kedutaan Besar China menyebut tuduhan yang dipaparkan Pompeo sama sekali tidak bisa dibenarkan.

"AS memutarbalikkan fakta dan hukum internasional, membesar-besarkan situasi di kawasan itu dan berupaya menabur perselisihan antara China dan negara-negara pesisir lainnya," ungkap Kedutaan Besar China dalam pernyataan.

China juga menuduh Washington meningkatkan ketegangan dan menghasut konfrontasi di wilayah di mana Tiongkok tak terlibat langsung dalam perselisihan.

AS Sempat Kerahkan 2 Kapal Induk ke Laut China Selatan

Sebelumnya, pada Sabtu (4/7/2020) dua kapal induk AS berlayar menuju Laut China Selatan.

Dua kapal induk itu ke sana dengan tujuan latihan militer.

USS Nimitz dan USS Ronald Reagan Carrier Strike Groups dikerahkan dengan tujuan mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bunyi pernyataan Armada Ketujuh Angkatan Laut.

"Kehadiran dua maskapai penerbangan tidak menanggapi peristiwa politik atau dunia apapun."

"Kemampuan canggih ini adalah salah satu dari banyak cara Angkatan Laut AS mempromosikan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh Indo-Pasifik," demikian bunyi pernyataan, dikutip dari CNN.  

Dikabarkan kapal induk yang disertai kapal perang dan pesawat terbang itu sedang melakukan latihan militer.

AS ingin meningkatkan pertahanan udara dan serangan rudal jarak jauh di wilayah operasi ini.

Sebelumnya, Beijing beberapa kali mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan di depan negara-negara yang keberatan serta pengadilan Internasional yang menolak klaimnya itu.

Laut China Selatan Merupakan Jalur Strategis

Sebagai catatan, Laut China Selatan merupakan jalur strategis bagi sepertiga pelayaran dunia.

Penempatan kapal induk Amerika Serikat dan kekuatan serangannya sering digunakan sebagai sinyal untuk mencegah musuh.

Mengerahkan dua sekaligus kapal diduga menjadi aksi unjuk kekuatan AS di depan China. 

Pada 2016 silam, Sekretaris Pertahanan, Ashton B Carter, melakukan tur kapal induk melalui Laut China Selatan untuk mengingatkan Beijing atas komitmen AS kepada sekutunya, sebagaimana dilaporkan New York Times. 

Seorang pejabat Angkatan Laut sempat menggambarkan misi itu sebagai operasi rutin saja.

Dia menyangkal pengerahan dua kapal induk bertujuan untuk unjuk kekuatan kepada militer China saat mereka sedang latihan militer.

Pejabat yang tidak berwenang untuk menjelaskan rincian dan berbicara dengan syarat anonim, mengatakan misi ini sebelumnya telah direncanakan untuk memastikan jalur pelayaran dan navigasi tetap terbuka di perairan internasional.

Letnan James Adams sebagai juru bicara Armada Pasifik AS mengatakan operasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa politik atau dunia saat ini.

Namun awal pekan ini, Pentagon mengatakan sedang memantau latihan militer China di perairan dan wilayah yang disengketakan dekat Kepulauan Paracel.

"Melakukan latihan militer atas wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan kontraproduktif dengan upaya meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas," kata Pentagon dalam pernyataannya, Kamis (2/7/2020).

Juga dikatakan, latihan militer China harusnya sudah selesai pada Minggu lalu.

Namun, nyatanya tidak dilakukan dan hal itu melanggar perjanjian 2002 tentang perilaku internasional di Laut China Selatan.

Pernyataan dari Pentagon itu mengatakan tindakan China akan membuat situasi Laut China Selatan semakin tidak stabil.

Otoritas maritim Tiongkok pada akhir Juni menyatakan bentangan Laut China Selatan di sekitar Pulau Paracel atau Kepulauan Xisha terlarang bagi kapal lainnya selama periode latihan militer China.

Setidaknya otoritas mengatakan lima hari pertama Juli akan berlangsung latihan pasukan China di wilayah tersebut.

(Tribunnews/Andari Wulan Nugrahani/Ika)