Salah satu aktivis, Joshua Wong mengklaim pemerintah menggunakan dalih Covid-19 untuk menunda pemilihan penting tanpa batas di Hong Kong.

Para aktivis menuduh pemerintah ingin menghindari dampak yang tidak diinginkan dari UU Keamanan Nasional yang baru saja diberlakukan.

Undang-undang ini melarang pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kompromi dengan pihak asing.

Kubu demokratis bermaksud memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan anggota Dewan Legislatif pada September ini.

Parta-partai oposisi ini ingin menimbulkan gelombang ketidakpuasan kepada pemerintah guna memenangkan suara di pemilihan legislatif.

Pemilihan utama baru-baru ini dirancang untuk mengurangi jumlah kandidat oposisi pro-demokrasi untuk menarik banyak suara.

Minggu ini, selusin kandidat pro-demokrasi termasuk Wong dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan.

Baca: Malaysia Mulai Gerah dengan Klaim China Atas Wilayah Laut China Selatan

Baca: China Laporkan 127 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Sejak 5 Maret

Dalam pernyataannya, pemerintah Hong Kong mengatakan mendukung keputusan membatalkan 12 calon untuk Pemilihan Umum Dewan Legislatif (LegCo) tahun ini.

Para kandidat ini dilarang lantaran dinilai tidak mematuhi hukum di Hong Kong dan konstitusi de facto Hong Kong.

"Alasan yang mereka gunakan adalah bahwa saya menggambarkan (UU Keamanan) sebagai hukum kejam, yang menunjukkan bahwa saya tidak mendukung hukum ini," kata Wong.

Hingga Jumat (31/7/2020), Hong Kong memiliki 3.273 kasus infeksi Covid-19 dan 27 korban jiwa.

Menurut pantauan Tribunnews dari Worldometers, ada 121 kasus infeksi baru tercatat.

Adapun pasien sembuh sebanyak 1.751 orang.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)