Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bencana Besar Diplomatik Timpa Amerika di Sidang Dewan Keamanan PBB

Proposal perpanjangan embargo ke Iran yang disodorkan Washington, ditolak mentah-mentah. AS hanya didukung Republik Dominika.

Editor: Setya Krisna Sumarga
zoom-in Bencana Besar Diplomatik Timpa Amerika di Sidang Dewan Keamanan PBB
AFP
ILUSTRASI - Foto menunjukkan Dewan Keamanan PBB saat bersidang beberapa tahun lalu, menetapkan batas ekspor produk minyak olahan ke Korea Utara pada 500.000 barel per tahun 

Finian Cunningham, jurnalis senior Inggris dan analis politik lewat kolomnya di Sputniknews.com, Senin (17/8/2020), mempertanyakan komitmen 5 negara anggota tetap DK PBB itu.

“Dapatkah semua negara dengan mudah mematuhi hukum internasional sebagai langkah penting pertama untuk mengurangi ketegangan dan potensi konflik?” tulisnya retorik.

Ia menggarisbawahi isi Piagam PBB, sebagai basis legal yang harus dipatuhi semua anggotanya. Piagam itu melarang tindakan agresi dan mandat untuk menghormati kedaulatan semua negara.

Jika tidak menerapkan standar dasar itu, maka tidak diragukan lagi AS telah melanggar hukum internasional dalam berbagai hal.

Terkait  penyitaan kapal tanker Iran ke Venezuela, Presiden Trump telah mengakuinya. Iran sejak awal menyatakan, penyitaan kapal tanker Iran tujuan Venezuela, jika terjadi, merupakan pembajakan zaman modern di laut internasional.

Washington mengandalkan pembenaran tindakan semacam itu terkait sanksi pada Venezuela dan Iran. Tetapi menurut Cunningham, sanksi itu ilegal dan melanggar piagam PBB.

Penggunaan sanksi ekstra-teritorial oleh AS merupakan bentuk agresi dan pelanggaran kedaulatan asing. Lusinan negara lain juga dikenakan sanksi yang diberlakukan secara sepihak dan tidak sah oleh AS.

Berita Rekomendasi

Rusia dan China mengalaminya. Apapun alasan pembenar oleh Washington, tindakan seperti itu melanggar hukum internasional.

Apakah ini hanya dilakukan pemerintahan Trump? Tidak juga. Sejak lama, turun temurun pemerintahan di AS melakukan kebijakan-kebijakan serupa.

Pemerintahan Obama sebelumnya, terlibat dalam pencurian minyak Suriah sekaligus pendudukan militer ilegal di wilayah timur negara itu.

Di sisi lain, Suriah dijatuhi sanksi yang juga ilegal oleh AS (dan Uni Eropa). Kehadiran militer AS di Suriah timur selalu diklaim operasi perang melawan ISIS.

Faktanya, AS telah menginvasi negara itu secara ilegal tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, atau dari pemerintah berdaulat di Damaskus.

Singkatnya, AS sedang melakukan agresi dan kejahatan perang terhadap Suriah. Contoh ketiga manuver provokatif AS di Laut China Selatan.

Latihan minggu ini dilaporkan lebih intensif dari biasanya dan meningkatkan ketegangan dengan China. Ketegangan sudah di level tinggi, mengingat cara pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Beijing.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas