Bencana Besar Diplomatik Timpa Amerika di Sidang Dewan Keamanan PBB
Proposal perpanjangan embargo ke Iran yang disodorkan Washington, ditolak mentah-mentah. AS hanya didukung Republik Dominika.
Editor: Setya Krisna Sumarga
TRIBUNNEWS.COM, YOGYA – Amerika Serikat “dipermalukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, Jumat (14/8/2020) waktu New York, atau Sabtu (15/8/2020) WIB.
Proposal perpanjangan embargo ke Iran yang disodorkan Washington, ditolak mentah-mentah. AS hanya didukung Republik Dominika.
Dua negara anggota tetap DK PBB, Rusia dan China menolak. Sementara 11 anggota lain, termasuk Indonesia, memilih abstain.
Di barisan suara abstain, ada Jerman, Inggris, dan Prancis, yang merupakan tiga anggota tetap DK PBB. Sisanya negara-negara “nonpermanent member”.
Selain Indonesia, anggota tidak tetap DK PBB terdiri Belgia, Estonia, Niger, Saint Vincent and The Grenadines, Afrika Selatan, Tunisia, Vietnam, dan Repubik Dominika.
Sikap Indonesia sudah tepat. Memilih abstain berarti menyumbang suara mencegah politik agresif dan ambisius AS, yang hendak kembali menekan Iran secara lebih dalam.
Iran telah menghadapi embargo senjata pimpinan AS selama 13 tahun terakhir. Embargo akan berakhir pada Oktober 2020, di bawah ketentuan JCPOA.
JCPOA memberi konsekuensi Teheran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.
Kesepakatan itu ditandatangani pada 2015 antara Iran, AS, China, Prancis, Rusia, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa.
Baca: Iran: Kami Tak Akan Lupa Kematian Soleimani dan Pasti Membalas AS
Baca: Iran Kritik Perdamaian Israel dengan UEA: Seperti Menusuk Palestina
Baca: AS Tak Terima Iran Kirim Minyak untuk Venezuela, Siap Jatuhkan Sanksi kepada Semua yang Membantu
Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zaarif mengomentari, kekalahan diplomatik AS di DK PBB ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kami menyaksikan kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Amerika di Dewan Keamanan dengan suara (dukungan) hanya satu negara selain Amerika,” kata Zaarif.
Ia mengajak semua orang tidak melupakan momen ini. Bagi Gedung Putih, kekalahan memalukan di DK PBB ini menunjukkan kegagalan kesekian kalinya yang dibuat pemerintahan Trump.
Dubes AS di PBB, Kelly Clark, menyambut kekalahan menyakitkan AS di DK PBB dengan ancaman AS akan membalas dalam beberapa hari setelah putusan diambil DK PBB.
AS, kata Clark, punya hak melakukan tindakan berdasarkan resolusi PBB terkait JCPOA. Tapi Joseph Borrell, juru bicara Kepala Urusan Politik Luar Negeri Uni Eropa mengingatkan, AS sudah tak punya hak.
