TRIBUNNEWS.COM - Barbados akan mencopot Ratu sebagai Kepala Negara tahun depan, ujar perdana menteri negara itu, Mirror mengabarkan.

Negara di Kepulauan Karibia itu berencana menjadi republik November mendatang, dan ingin meninggalkan masa lalu kolonial.

Barbados memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1966, tetapi mempertahankan Ratu sebagai Kepala Negara.

Perdana Menteri Mia Mottley mengumumkan berita itu dalam pidato tertulis semalam.

Baca: 1.000 Awak Kapal Pesiar dari Barbados Telah Pulang ke Indonesia

Baca: Jelajah Conch Island, Pulau Buatan dari Tumpukan Cangkang Kerang di Karibia

Ia mengutip peringatan perdana menteri pertama negara Errol Barrow agar tidak "berkeliaran di tempat kolonial".

Saat membaca pidatonya, Gubernur Jenderal Dame Sandra Mason berkata:

"Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita."

"Orang Barbad menginginkan Kepala Negara Barbadian."

"Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai."

"Oleh karena itu, Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi Republik pada saat kita merayakan Hari Jadi Kemerdekaan ke-55."

Langkah tersebut telah menjadi wacana selama lebih dari 20 tahun.

Pada tahun 1998, sebuah komisi peninjau konstitusi Barbados merekomendasikan menjadikan negara berstatus republik.

Baca: Menguak Kisah di Balik Patung Sang Ratu Tanpa Kepala di Karibia

Pada 2015, Perdana Menteri Freundel Stuart mengatakan "kita harus beralih dari sistem monarki ke bentuk pemerintahan republik dalam waktu dekat".

Sebagian besar negara Karibia tetap menjalin hubungan formal dengan monarki setelah mencapai kemerdekaan.