TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan berpidato di SMU ke-75 yang digelar secara viritual, pada Rabu (23/9/2020) ini.

Apa yang disampaikan?

Presiden Joko Widodo menyerukan semua negara mendapat "akses yang setara" terhadap vaksin Covid-19 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada Rabu (23/09).

Dalam pidato perdananya pada sidang Majelis Umum PBB sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi mengatakan vaksin akan menjadi "game changer" dalam perang melawan pandemi.

"Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," ujarnya dalam pidato yang berlangsung secara virtual.

"No country should be left behind," katanya dalam bahasa Inggris.

Baca: Pidato Perdana di Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Adanya Rivalitas Negara di Tengah Pandemi

Baca: Pidato di Sidang PBB, Jokowi Serukan soal Akses yang Setara terhadap Vaksin Virus Corona

Presiden Jokowi menyoroti rivalitas antarnegara saat pandemi.

"Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antarnegara yang saling menguntungkan," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengutarakan kekhawatirannya jika rivalitas antarnegara terus terjadi saat pandemi masih melanda.

"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna."

Indonesia, menurutnya, akan memainkan peran sebagai "bridge builder" dan bagian dari solusi.

Pidato Pertama di PBB
Sebelumnya, kepastian mengenai kehadiran Presiden Jokowi dalam Sidang Majelis Umum PBB itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Menurut Heru, Presiden Jokowi akan memberikan pidato melalui rekaman video dan disiarkan saat sidang berlangsung. Hal ini dilakukan karena Sidang Umum PBB kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

”Memberikan pidato dari tapping. Kan sekarang kondisi Covid,” kata Heru, Selasa (22/9).

”Presiden RI mendapat urutan hari pertama, sesi sore waktu New York (urutan ke-19), diperkirakan sekitar jam 20:30 malam waktu New York atau 07.30 WIB tanggal 23 September 2020," lanjutnya.

Seperti diketahui, selama periode pertama kepemimpinannya, 2014-2019, Jokowi selalu mendelegasikan tugas untuk menghadiri sidang majelis umum PBB kepada Wapres JK.

Namun pada tahun ini, untuk pertama kalinya Jokowi akan tampil seorang diri, tanpa menugaskan wakilnya, Maruf Amin.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pekan lalumenyatakan bahwa pesan tersebut akan ditayangkan di televisi PBB.

"Pesan tersebut akan ditayangkan di webTV.un serta di General Assembly Hall," ungkap Retno.

Selain sesi debat umum, Indonesia akan mengikuti sesi lain dalam SMU PBB ke-75 ini, yakni Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum untuk Perayaan 75 Tahun PBB pada 21 September yang akan diwakili Menlu Retno Marsudi. Kemudian The Summit on Biodiversity pada 30 September 2020 dan akan diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sesi lainnya, yakni The High-Level Meeting of the General Assembly on the Twenty-fifth Anniversary of the Fourth World Conference on Women pada 1 Oktober 2020 yang akan diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. 

Dan sesi terakhir, The High-Level Meeting to Commemorate and Promote the
International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons pada 2 Oktober, yang akan
diwakili Menlu Retno. Sementara khusus pertemuan fisik, Indonesia akan diwakili oleh

Duta Besar atau Wakil Tetap di PBB diplomat yang bertugas pada perutusan tetap Indonesia untuk PBB.

Indonesia sendiri akan menyampaikan sejumlah pesan penting dalam pertemuan SMU PBB ke-75. Beberapa di antaranya terkait kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak sosial ekonomi pandemi.

Tak hanya Jokowi dan para menterinya, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, juga dijadwalkan bakal tampil sebagai pembicara

dalam panel tentang HAM di Majelis Umum PBB. “Saya akan memaparkan pandangan-pandangan dan wacana terkait Hak Asasi Manusia yang telah berkembang di

lingkungan Nahdlatul Ulama," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, lewat keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).
Yahya akan menjelaskan mulai dari teologi Ukhuwah Basyariyah yang dicetuskan oleh KH Achmad Siddiq pada 1984, Deklarasi Nahdlatul Ulama ISOMIL 2016, Deklarasi Islam Untuk Kemanusiaan 2017, Manifesto Nusantara 2018, dan Hasil Bahtsul Masail
Musyawarah nasional Alim-Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjar 2019 silam.(BBC/tribun
network/fik/ras/rin)