TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON -- Surat kabar New York Times melaporkan Donald Trump hanya membayar 750 dolar AS (Rp11,1 juta) untuk pajak penghasilan federal pada 2016, tahun ia mencalonkan diri sebagai presiden AS, dan pada tahun pertamanya di Gedung Putih.

Surat kabar - yang mengatakan memperoleh catatan pajak Trump dan perusahaan-perusahaannya selama dua dekade - juga mengungkap Trump tidak membayar pajak penghasilan sama sekali selama 10 dari 15 tahun terakhir.

Catatan mengungkapkan "kerugian kronis dan tahun penghindaran pajak", katanya.

Trump menyebut laporan itu adalah "berita palsu."

"Sebenarnya saya membayar pajak. Dan Anda akan melihat laporan pajak saya- itu sedang dilakukan audit, audit itu sudah berlangsung lama," katanya kepada wartawan setelah berita itu diterbitkan pada Minggu (27/9/2020) waktu setempat, seperti dilansir BBC, Senin (28/9/2020).

"IRS [Internal Revenue Service/Otoritas Pajak AS] tidak memperlakukan saya dengan baik ... mereka memperlakukan saya dengan sangat buruk," katanya.

Trump telah menghadapi masalah hukum karena menolak untuk berbagi dokumen mengenai kekayaan dan bisnisnya.

Dia adalah presiden pertama sejak 1970-an, yang tidak membuat pengumuman pembayaran pajak kepada publik, meskipun ini tidak diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan.

The Times mengatakan informasi dalam beritanya "disediakan oleh sumber-sumber yang memiliki akses hukum ke laporan pajak itu."

Laporan itu datang hanya beberapa hari sebelum debat presiden pertama antara Trump dengan saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dan beberapa minggu sebelum pemilihan 3 November 2020.

The Times mengatakan mereka meninjau pembayaran pajak Trump dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Trump Organization sejak tahun 1990-an, serta pembayaran pakak pribadinya untuk 2016 dan 2017.

Dikatakan presiden hanya membayar 750 dolar AS dalam pajak penghasilan pada 2016 dan 2017, sementara Trump tidak membayar pajak penghasilan sama sekali dalam 10 dari 15 tahun terakhir, "sebagian besar karena ia melaporkan kerugiannya lebih banyak daripada keuntungannya."

Sebelum menjadi presiden, Trump dikenal sebagai pengusaha selebriti dan raja properti.

Baca: Mary Trump Gugat Donald Trump dan 2 Saudara Donald Trump: Konflik Bisnis Keluarga Trump

Namun surat kabar itu mengatakan laporan pajak Trump kepada IRS "menggambarkan seorang pengusaha yang mengambil keuntungan ratusan juta dolar per tahun tapi menutupinya dengan dalih kerugian besar, ia agresif menghindari membayar pajak".

Dalam laporan yang bisa diakses publik, Presiden Trump mengatakan dia menghasilkan setidaknya 434,9 juta dolar pada tahun 2018.

Namun Surat kabar itu membantah hal ini, menuduh pengembalian pajaknya menunjukkan Trump malah merugi sebesar 47,4 juta.

Trump Organization turut menyangkal tuduhan dalam laporan pemberitaan tersebut.

Kepala bidang hukum perusahaan, Alan Garten, mengatakan kepada Times bahwa "sebagian besar, jika tidak semua, fakta yang diberitakan tampaknya tidak akurat".

Trump Organization telah menolak tuduhan New York Times, dan mengatakan "sebagian besar" fakta tidak akurat."

"Selama dekade terakhir, Presiden Trump telah membayar puluhan juta dolar untuk pajak pribadi kepada pemerintah federal, termasuk membayar jutaan dolar AS untuk pajak pribadi sejak mengumumkan pencalonannya pada tahun 2015," katanya.

Apa lagi yang dikatakan laporan itu?

Surat kabar itu juga mengklaim bahwa "sebagian besar" bisnis terbesar Trump - seperti lapangan golf dan hotel - "melaporkan kerugian jutaan, jika tidak puluhan juta dolar dari tahun ke tahun."

"Persamaan itu adalah elemen kunci dari alkimia keuangan Trump: menggunakan hasil dari pendapatannya sebagai selebriti untuk membeli dan menopang bisnis berisiko, kemudian menggunakan kerugian itu untuk menghindari pajak," tulis pemberitaan itu.

Laporan pemberitaan itu menambahkan, Trump secara pribadi bertanggung jawab atas pinjaman lebih dari 300juta dolar AS, yang akan jatuh tempo dalam empat tahun ke depan.

Surat kabar itu juga menuduh, beberapa bisnis Presiden Trump telah menerima uang dari "pelobi, pejabat asing dan lain-lain yang mencari waktu untuk bertemu tatap muka, akses atau dukungan" dari presiden.

The Times mengatakan pihaknya menggunakan catatan pajak itu untuk mengetahui berapa banyak pendapatan yang diperoleh presiden Trump dari perusahaannya di luar negeri, menuduh ia menghasilkan 73juta dolar AS dalam pendapatan dari luar negeri dalam dua tahun pertamanya di Gedung Putih.

Sebagian besar berasal dari lapangan golf di Irlandia dan Skotlandia, tetapi Times mengatakan Trump Organization juga menerima uang "dari kesepakatan lisensi di negara-negara dengan pemimpin otoriter atau geopolitik yang sulit."

The Times menuduh kesepakatan lisensi terjaring 3 juta dolar AS dari Filipina, 2,3 juta dari India dan 1 juta dolar dari Turki.

Surat kabar itu mengklaim, Presiden Trump menghasilkan 427,4 juta dolar AS pada tahun 2018 dalam pendapatan dari seri tayangan The Apprentice AS, serta dari kesepakatan branding di mana organisasi membayar untuk menggunakan namanya menjadi merek.

Dia juga menghasilkan 176,5 juta dolar dengan berinvestasi di dua gedung kantor tahun itu.

Namun, Times menuduh presiden hampir tidak membayar pajak atas pendapatan ini, karena ia melaporkan bisnisnya mengalami kerugian yang luar biasa.

Times juga mengklaim Trump telah menggunakan kode pajak yang memungkinkan pemilik bisnis untuk "melanjutkan kerugian yang tersisa untuk mengurangi pajak di tahun-tahun mendatang."

Surat kabar mencontohkan ketika pada 2018, resor golf terbesar Presiden Trump, Trump National Doral, dekat Miami, merugi 162,3 juta dolar AS.

Dua lapangan golfnya di Skotlandia dan satu di Irlandia juga melaporkan kerugian 63,3 juta dolar AS, New York Time menuduh.

Apa reaksinya?

Lawan politik Trump mengutuk pengaturan pajak yang dilaporkannya.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan laporan itu menunjukkan Trump telah mengambil "langkah-langkah luar biasa" untuk "permainan kode pajak dan menghindari membayar bagian yang adil dari pajak."

Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden belum berkomentar sejauh ini.

Namun tim kampanyenya menyoroti hal itu di Twitter bahwa guru, petugas pemadam kebakaran dan perawat, semua membayar lebih dari 750 dolar AS untuk pajak.(BBC)

Kontroversi Pemilu AS 2020

Selain masalah pajak penghasilan yang kontroversi, Donald Trump juga mengeluarkan pernyataan kontroversi soal Pemilu Presiden AS mendatang.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya tak akan berkomitmen untuk beralih kekuasaan secara damai jika dia kalah dalam Pemilu AS 2020 dari Joe Biden.

NBC News melaporkan, Trump dengan tegas mengatakan "kita harus melihat apa yang terjadi".

Sebelumnya, CNBC tertawa ketika Trump diwawancara Chris Wallace dari Fox News, Juni 2020 lalu tentang hasil Pemilu AS 2020.

"Anda tahu bahwa saya mengeluh dengan lantang tentang surat suara, surat suara adalah bencana," kata Trump menganggap tak percaya hasil pemungutan suara.

Trump menekankan, akan menyingkirkan surat suara secara damai, tapi tidak akan ada transfer kekuasan.

"Terus terang, akan ada kelanjutan (kekuasaan)," tegas Trump.

Seperti diketahui, Trump berulang kali menyebut pemungutan suara melalui surat merupakan penipuan.

Tetapi, Trump dan tim kampanyenya tidak merilis bukti untuk membenarkan klaim tersebut.

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan, Trump mengatakan, dia ingin Hakim Mahkamah Agung berikutnya ditetapkan sebelum pemilihan, sehingga pengadilan tinggi dapat memutuskan hasil Pemilu AS 2020.

"Saya pikir akan berakhir di Mahkamah Agung dan sangat penting memiliki sembilan hakim," kata Trump, di Gedung Putih, Rabu (23/9/2020).

 "Saya pikir sistem akan berjalan cepat," ungkapnya.

Sindiran Joe Biden

Secara terpisah, saingan Trump dari Partai Demokrat Joe Biden, menyindir Trump ketika dia dimintai komentar.

"Di mana negara kita berada?," kata Biden.

"Dia (Trump) mengatakan hal-hal yang paling irasional," ungkap Biden.

"Saya tak tahu harus berkata apa tentang itu. Tapi tidak mengejutkan bagi saya," tambah Trump.

Menyoal transisi kekuasaan Pemilu AS 2020, Senator Mitt Romney, melempar cuitan ke Twitternya.

"Presiden mungkin tidak menghormati jaminan Konstitusional, ini tidak terpikirkan dan tidak dapat diterima," ungkap Mitt Romney.

Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff: Upaya Trump mendiskreditkan Jutaan Suara
Secara terpisah, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan kepada Rachel Maddow di MSNB menanggapi komentar Trump.

 "(Bisa saja ini) upaya presiden untuk mendiskreditkan jutaan suara menumpuk Mahkamah Agung serta mencabut hak jutaan orang dan mengabadikan dirinya di kantor dengan meminta bantuan asing," katanya.

"Begitulah cara Anda melihat demokrasi berakhir," kata Schiff.

"Ini adalah momen yang akan saya katakan kepada setiap Republikan yang memiliki hati nurani baik yang bekerja di pemerintahan, ini saatnya bagi Anda untuk mengundurkan diri," tegasnya.

Sumber tambahan Tribunnews.com