TRIBUNNEWS.COM - Pemilu Amerika Serikat 2020 akan digelar pada 3 November 2020 mendatang atau 20 hari lagi.

Dalam pemilihan presiden kali ini, kandidat petahana dari Partai Republik, Donald Trump kembali maju didampingi Mike Pence sebagai wakilnya.

Ia akan melawan kandidat Partai Demokrat, Joe Biden dan Kamala Harris, wanita kulit hitam pertama yang masuk bursa pemilihan kepresidenan Amerika.

Di Amerika Serikat, pemenang Pilpres ditentukan melalui lembaga yang dikenal sebagai Electoral College, bukan dari hasil pemungutan suara nasional.

Mengutip Reuters, berikut Tribunnews rangkum beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pemilu AS 2020, termasuk cara menentukan siapa Presiden yang akan berkuasa empat tahun ke depan.

Baca juga: Pemilu AS 2020: Lebih dari 57 Juta Orang Saksikan Debat Cawapres AS

Baca juga: Pemilu AS 2020: Ahli Katakan, Jika Aman, Biden Siap Hadapi Trump dalam Debat Kedua

Bagaimana cara kerja Electoral College?

Untuk dicatat, ada 538 suara Electoral di Amerika Serikat. Artinya butuh 270 suara untuk memenangkan Pemilu AS 2020.

Secara teknis, orang Amerika memberikan suara untuk pemilih, bukan kandidat itu sendiri.

Warga Amerika datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih orang yang akan duduk dalan Electoral Collage.

Mereka yang duduk di kursi anggota Electorallah yang akan memilih presiden dan wakil presiden.

Para pemilih biasanya adalah loyalis partai yang menjanjikan dukungan untuk kandidat agar memperoleh suara terbanyak di negara bagian mereka.

Mereka biasanya petinggi partai atau sosok yang berafiliasi dengan kandidat presiden dari partainya.

Setiap pemilih mewakili satu suara di Electoral College.

Kandidat yang memenangkan suara terbanyak di negara bagian tersebut mendapatkan semua suara electoral-nya.

Baca juga: Jadwal Debat Pemilu AS 2020 Kamala Harris vc Mike Pence, Catat Tanggal dan Waktunya

Baca juga: Pemilu AS 2020: 4 Hal yang Dipelajari dari Debat Pertama Trump-Biden

Kapan suara pemilih harus disertifikasi?

Undang-undang federal mengharuskan para pemilih bertemu di negara bagian masing-masing dan secara resmi mengirimkan suara mereka ke Kongres pada "Senin pertama setelah Rabu kedua di bulan Desember".

Tahun ini, hal tersebut jatuh paada 14 Desember 2020.

Di bawah hukum AS, Kongres umumnya akan mempertimbangkan hasil negara bagian menjadi "konklusif" jika diselesaikan enam hari sebelum para pemilih bertemu.

Tanggal ini, yang dikenal sebagai tenggat waktu "pelabuhan aman", jatuh pada 8 Desember tahun ini.

Suara itu secara resmi dihitung oleh Kongres tiga minggu kemudian dan presiden dilantik pada 20 Januari.

Baca juga: Donald Trump Dites Negatif Covid-19, Gedung Putih: Dia Tidak Menulari Orang Lain

Baca juga: Cenayang di Peru Ramalkan Hasil Pilpres Amerika Serikat, Siapa yang Menang? Trump atau Biden?

Bagaimana jika seorang kandidat tidak mendapatkan 270 suara?

Salah satu kelemahan dari lembaga Electoral College adalah dapat menghasilkan hasil seri 269-269.

Jika itu terjadi, Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih akan memutuskan nasib kepresidenan pada 6 Januari, dengan suara masing-masing negara bagian ditentukan oleh delegasi, seperti yang disyaratkan oleh Amandemen ke-12 Konstitusi AS.

Saat ini, Partai Republik mengontrol 26 delegasi negara bagian, sedangkan Demokrat mengontrol 22.

Michigan memiliki tujuh Demokrat, enam Republik dan satu independen.

Sementara, Pennsylvania terikat antara anggota Demokrat dan Republik.

Baca juga: Anak Donald Trump: Ayah Saya Kehilangan Banyak Uang untuk Calonkan Diri Sebagai Presiden

Baca juga: Presiden AS Donald Trump Menyatakan Dirinya Kini Kebal terhadap Virus Corona Covid-19

Akankah sistem berubah?

Para kritikus mengatakan Electoral College gagal menyuarakan keinginan rakyat.

Seruan untuk menghapus sistem meningkat setelah George W Bush memenangkan pemilu 2000 meskipun kehilangan suara populer, dan lagi pada 2016 ketika Trump meraih kemenangan serupa.

Electoral College diamanatkan dalam Konstitusi, jadi menghapusnya akan membutuhkan amandemen konstitusi.

Amandemen tersebut membutuhkan persetujuan dua pertiga dari DPR dan Senat dan ratifikasi oleh negara bagian, atau konvensi konstitusional yang disebut oleh dua pertiga badan legislatif negara bagian.

Partai Republik, yang mendapat manfaat dari Electoral College pada pemilu 2000 dan 2016, tidak mungkin mendukung amandemen semacam itu.

Masing-masing negara bagian memiliki kebebasan untuk mengubah cara pemilih mereka dipilih, dan para ahli telah mengajukan proposal untuk mereformasi sistem tanpa amandemen konstitusi.

Di bawah satu proposal, negara bagian akan membentuk kesepakatan dan setuju untuk memberikan semua suara elektoral mereka kepada calon mana pun yang memenangkan suara rakyat nasional.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)