TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Polisi Thailand telah memerintahkan penyelidikan terhadap empat kantor berita di bawah kebijakan darurat yang diberlakukan pekan lalu untuk mencoba menghentikan tiga bulan protes terhadap pemerintah dan monarki.

Pengumuman tersebut memicu kemarahan kelompok media dan tuduhan serangan terhadap kebebasan pers oleh pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta yang ingin disingkirkan para pengunjuk rasa dari kantornya.

Menurut dokumen polisi tertanggal 16 Oktober, investigasi telah diperintahkan terhadap konten dari empat media serta halaman Facebook dari sebuah kelompok protes.

Baca juga: Hari Kelima Protes Thailand: Demonstran Meluas ke Luar Bangkok

"Kami menerima informasi dari unit intelijen yang prihatin bahwa bagian dari konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kebingungan dan memicu keresahan masyarakat," kata juru bicara polisi Kissana Phathanacharoen dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters, Senin (19/10/2020).

Dia mengatakan bahwa regulator penyiaran dan kementerian digital Thailand akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai.

Baca juga: Demo Thailand: Protes Anti Pemerintah Terus Berlanjut, 77 Stasiun Kereta di Bangkok Ditutup

Pemerintah Thailand membantah bahwa tidak ada rencana untuk mengekang kebebasan pers.

Putchapong Nodthaisong, juru bicara kementerian digital, mengatakan telah meminta perintah pengadilan untuk menghapus konten terhadpa empat media dan halaman protes, di antara lebih dari 300.000 konten yang dikatakan melanggar hukum Thailand.

Prachatai, kantor berita independen di antara mereka yang sedang diselidiki, menggambarkannya sebagai perintah sensor.

Baca juga: 3 Bulan Didemo Masyarakat, Begini Sosok Raja Thailand: Punya 20 Selir dan Aset Triliunan Rupiah

"Kehormatan untuk melaporkan info akurat tentang hak asasi manusia dan perkembangan politik di Thailand, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terus melakukannya," kata Prachathai English di Twitter.

The Manushya Foundation, sebuah kelompok independen yang mengkampanyekan kebebasan online, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya untuk membungkam media yang bebas.

“Karena pelarangan protes tidak berhasil, pemerintah yang didukung militer berharap menciptakan ketakutan untuk mengatakan yang sebenarnya,” kata direkturnya Emilie Palamy Pradichit.

Pemerintah memerintahkan larangan berita dan informasi online yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Kamis lalu karena juga melarang pertemuan politik lebih dari lima orang dalam menghadapi tantangan yang semakin meningkat.

Baca juga: Thailand Dilaporkan Mencekam, Apa yang Sedang Terjadi di Negara Itu? Demo Menggoyang Takhta Raja?

Protes telah terjadi setiap hari sejak itu, yang terakhir menarik puluhan ribu orang di Bangkok dan di seluruh negeri. Polisi memberi angka 20.000 pengunjuk rasa di ibu kota.

"Kami akan menuntut semua orang," kata wakil kepala polisi Bangkok Piya Tawichai, menambahkan bahwa 74 pengunjuk rasa telah ditangkap sejak 13 Oktober.

Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Perdana Menteri Prayuth, menuduhnya merekayasa pemilihan umum tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang pertama kali direbutnya dalam kudeta 2014. Dia mengatakan pemilihan itu adil.

Para pengunjuk rasa juga semakin vokal dalam menuntut reformasi monarki untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Istana Kerajaan tidak mengomentari protes atau tuntutan pengunjuk rasa.

Mulai ditinggal investor

Investor ramai-ramai melepas saham-saham mereka di bursa Thailand pada hari ini.

Analis memperingatkan kemungkinan aksi jual mata uang, karena meningkatnya kekhawatiran meningkatnya konfrontasi antara pihak berwenang dan pengunjuk rasa anti-pemerintah dapat menyeret pasar berkinerja terburuk di Asia ini ke level yang lebih rendah ini.

Indeks ekuitas acuan Thailand, SETI turun 2% ke level terendah dalam enam bulan dalam perdagangan pertama sejak polisi mengarahkan meriam air ke pengunjuk rasa di pusat kota Bangkok pada Jumat malam dalam bentrokan paling keras selama berbulan-bulan demonstrasi.

Aksi jual hari ini adalah yang paling tajam dalam empat bulan karena jumlah pengunjuk rasa yang besar pada protes harian sejak larangan pertemuan diumumkan pada pekan lalu malah menambah ketegangan di kedua belah pihak.

"Perkembangan politik baru-baru ini mulai dari demonstrasi hingga deklarasi keadaan darurat untuk Bangkok mengganggu saraf investor," kata Kobsidthi Silpachai, kepala riset pasar modal Kasikornbank.

“Suasana seperti ini mendorong investor untuk mengurangi risiko karena kondisi yang semakin business not as usual,” lanjut dia.

Baht Thailand di sisi lain turun 0,1% pada hari ini di saat mata uang AS melemah terhadap sebagian besar mata uang lainnya.

Prakash Sakpal, ekonom senior Asia di ING, mengatakan mata uang yang masih bisa bertahan sejauh ini juga bisa menyerah pada risiko politik yang meningkat. "Aksi jual pasar ekuitas hari ini tampaknya menjadi awal dari tren itu," katanya.

Para pengunjuk rasa sendiri meminta pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang merupakan mantan pemimpin junta, dan reformasi untuk mengurangi kekuasaan monarki.

Thailand telah mengalami rekor arus keluar ekuitas senilai US$ 9,3 miliar sepanjang tahun ini karena pandemi COVID-19 menghancurkan ekonomi negara tersebut.

Minta sesi khusus ke Parlemen

Perdana Menteri Thailand meminta sesi khusus kepada parlemen menyusul rencana pengunjuk rasa menggelar lebih banyak aksi untuk menuntut pengunduran dirinya, pembebasan aktivis yang dipenjara, dan reformasi monarki.

Puluhan ribu pengunjuk rasa yang sebagian besar anak muda telah turun ke jalan dalam sepekan terakhir untuk menentang keputusan Pemerintah Thailand yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.

Polisi mengatakan, sekitar 20.000 orang melakukan protes di seluruh Bangkok pada Minggu (18/10), meskipun para aktivis dan media lokal memperkirakan peserta aksi jauh lebih besar.

Ketika mereka bersiap untuk unjuk rasa lagi pada Senin ini Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan, Parlemen Thailand yang saat ini sedang reses akan dipanggil kembali untuk membahas bagaimana mengurangi ketegangan.

Unjuk rasa di Bangkok

"Kami mendukung pembukaan sesi luar biasa untuk menyelesaikan konflik ini," kata Prayut kepada wartawan, Senin (19/10), seperti dikutip Channel News Asia. Tapi, "Saya meminta pengunjuk rasa berunjuk rasa secara damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu".

Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut, mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014, serta revisi konstitusi yang dirancang militer, yang mereka katakan, mencurangi pemilihan tahun lalu untuk menguntungkan militer.

Yang paling kontroversial, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.

Mereka menginginkan penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik, transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik, dan agar raja tidak terlibat dalam politik.

Gerakan tersebut tampaknya mendapatkan daya tarik di seluruh negeri dengan protes yang lebih kecil terjadi pada Minggu (18/10) dari Phuket di Selatan hingga Khon Kaen di Timur Laut Thailand.

Berita ini telah tayang di Kontan: Unjuk rasa makin panas, investor mulai ramai-ramai tinggalkan Thailand